REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO--Organisasi hak asasi manusia, Amnesty International menyerukan pembebasan seorang wartawan Mesir yang terancam diadili dalam pengadilan militer. Bila itu terjadi maka muncul hukum kontroversial yang memungkinkan tentara mengadili warga sipil.
Tentara menangkap Mohamed Sabry, wartawan video lepas dan aktivis yang menentang pengadilan militer, di semenanjung Sinai bagian timur. Saat itu ia mengerjakan peliputan untuk kantor berita Reuters, kata Amnesty International.
Sabry, yang ditahan pada Jumat (4/1), didakwa dengan tuduhan masuk dan mengambil gambar tanpa izin di zona militer, kata kelompok hak asasi manusia itu dalam sebuah pernyataan, Senin.
Sebuah konstitusi baru yang disetujui dalam referendum bulan lalu memungkinkan militer untuk mengadili warga sipil yang diduga "merugikan" angkatan bersenjata.
Pasal kontroversial itu dinilai penentang dapat digunakan untuk membungkam kebebasan berbicara.
"Hal ini sangat mengkhawatirkan bahwa seorang wartawan terancam diadili secara tidak adil dalam pengadilan militer hanya karena melaksanakan pekerjaannya, "kata wakil direktur Amnesty Internasional Timur Tengah Hassiba Hadj Sahraoui.
"Tuduhan terhadap Mohamed Sabry harus dicabut secepatnya," katanya dalam pernyataannya.
Lebih dari 12 ribu warga sipil diadili oleh pengadilan militer selama berlakunya aturan pemerintahan sementara militer antara Februari 2011, ketika terjadi pemberontakan untuk menggulingkan Presiden Hosni Mubarak.
Hukum militer terhadap sipil juga berlaku hingga Juni 2012, ketika para jenderal yang berkuasa menyerahkan kekuasaan kepada presiden baru, tambah kelompok itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika