REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Suriah, Rabu, mensahkan rencana baru bagi penyelesaian politik yang diajukan oleh Presiden Bashar al-Assad, demikian laporan kantor berita resmi Suriah, SANA.
Gagasan baru tersebut adalah gencantan senjata, yang diikuti oleh konferensi dialog nasional, dan pembentukan parlemen serta pemerintah yang berdasar luas.
Selama pertemuan kabinet, Rabu, pemerintah menginstruksikan pembentukan satu komite menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri Wael al-Halqi untuk melaksanakan program politik Bashar.
Pemerintah Suriah juga menyeru semua negara yang mendukung pria bersenjata agar menahan diri dari mendukung, menampung atau mendanai kelompok itu guna menyelamatkan darah orang Suriah dan kedaulatan Suriah.
Kabinet juga menugasi Kementerian Luar Negeri untuk membentuk perantara regional dan internasional untuk menjelaskan program politik dan mengumpulkan dukungan untuk itu.
Kabinet Suriah telah bersidang selama dua hari belakangan guna mewujudkan rencana baru Bashar, yang disampaikan pekan lalu dan meliputi gencatan senjata.
Namun oposisi Suriah menyatakan rencana tersebut tidak cukup untuk dijadikan peta jalan proses politik yang dapat mengakhiri krisis.
Oposisi mengatakan Presiden Suriah itu telah mengesampingkan masalah yang dipandang oleh oposisi sebagai penting, yaitu meletakkan jabatan.
Pemimpin kelompok oposisi di pengasingan, Dewan Nasional Suriah, George Sabra, mengatakan dalam satu wawancara bahwa kelompoknya menolak setiap gagasan yang tidak dimulai dengan kepergian Bashar.
Ia menambahkan oposisi "akan melanjutkan jalur perlawanan guna membebaskan tanah Suriah dari tentara pemerintah".
Sementara itu oposisi yang berpusat di Suriah, Pembangunan Negara Suriah, Senin (7/1), mengatakan di dalam satu pernyataan prospek Presiden tersebut tentang apa yang sedang berlangsung di negeri itu "tak mencerminkan seluruh kebenaran mengenai konflik saat ini".
Kelompok itu mengatakan, "Langkah penyelesaian tersebut tidak cukup untuk menjadi peta jalan atau proses politik yang dapat mengakhiri krisis di negeri ini."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
