REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Amerika Serikat menyatakan pada Senin kesiapan membantu pasukan Prancis di Mali dalam hal penyediaan informasi intelijen dan dukungan logistik.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat menjanjikan bantuan kepada Prancis yang sedang bertempur dengan kelompok militan Islam di negara Afrika tersebut dan mengatakan bahwa Alqaidah beserta sekutu-sekutunya tidak akan menemukan tempat yang aman di mana pun.
"Saya menghargai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Prancis," dia mengatakan pada wartawan dalam pesawat menuju Lisbon. "Yang kami janjikan kepada mereka adalah bahwa kami akan bekerja sama dengan Prancis dan menyediakan bantuan apapun yang dapat kami lakukan agar misi Prancis berhasil," kata Panetta.
Kepala pertahanan itu mengatakan, bentuk bantuan yang akan disediakan berupa dukungan logistik, termasuk didalamnya kapal tanker untuk mengisi bahan bakar dan informasi intelejen.
Tujuan dari bantuan itu adalah untuk membalik momentum yang sedang dimiliki oleh kelompok militan serta melindungi kota-kota penting di Mali. Panetta sendiri tidak dapat memperkirakan akan berapa lama intervensi militer dilakukan di negara tersebut.
"Sulit untuk meperhitungkan waktu yang diperlukan karena yang sedang diusahakan adalah menghentikan kemajuan kelompok militan dan melindungi kota-kota penting di Mali," kata dia.
Panetta mengatakan, tindakan yang keras diperlukan untuk menghentikan Alqaidah di Islamic Maghrib (AQIM), sebuah tempat suci di Mali yang diduga digunakan untuk merencanakan serangan kepada negara-negara Barat.
"Kami bertanggung jawab untuk memburu Alqaidah di manapun mereka berada... Dan kami juga bertanggung jawab untuk memastikan Alqaidah tidak dapat membangun basis untuk operasi di Afrika Utara dan Mali.
Pejabat Departemen Pertahanan di Washington mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak berencana untuk menempatkan pasukan di Mali. Namun di sisi lain, mengakui bahwa kemajuan pasukan yang berafiliasi dengan Alqaidah telah membangkitkan kekhawatiran mengenai meningkatnya ancaman ekstrimis.
Meskipun kekhawatiran meningkat, penggulingan pemerintahan di Mali pada tahun lalu membuat Amerika Serikat berada dalam dilema hukum sehingga keputusan formal belum bisa dibuat, kata seorang sumber dari Departemen Pertahanan yang tidak disebut namanya oleh AFP.
Pemerintah Amerika Serikat dilarang oleh hukum untuk memberi bantuan kepada Mali sampai demokrasi di negara tersebut dipulihkan.
Washington telah bekerja sama dengan Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) untuk mempercepat rencana penempatan pasukan perdamaian di Mali, di mana pemerintah sementara sedang bekerja sama dengan Prancis untuk mempertahankan ibu kota Bamako dari serangan pemberontak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika