REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Myanmar mengungkapkan, pejabat nuklir negaranya mengadakan pembicaraan dengan timpalan mereka di Myanmar, beberapa pekan sesudah negara Asia itu menyepakati perlindungan baru, yang memungkinkan pemeriksaan atas daerah atom tercurigai.
Myanmar, yang juga dikenal sebagai Birma, diduga melakukan kerja sama ketentaraan dan nuklir dengan Korea Utara (Korut) selama bertahun-tahun kekuasaan tentara, yang berakhir pada tahun lalu dan memicu pengurangan hubungan antarbangsa, termasuk Amerika Serikat.
Namun, di tengah hubungan menghangat dengan Washington, pemerintah Myanmar pada November bertekad menandatangani 'aturan tambahan' Badan Tenaga Atom Dunia (IAEA), yang memberi badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)itu wewenang ke kegiatan kemungkinan tak diumumkan.
"Perwakilan dari bagian Keamanan Nuklir Nasional Departemen Energi AS bertemu dengan pejabat atom dari Kementerian Ilmu dan Teknologi Myanmar di Naypyidaw pada 9-11 Januari," kata pernyataan kedutaan besar Amerika Serikat.
"Tujuan lokakarya itu adalah meningkatkan kesadaran bagi tata perlindungan antarbangsa," katanya, dengan menambahkan Duta Besar Amerika Serikat Derek Mitchell mendesak kedua pihak meningkatkan kerja sama mendukung aturan tak menyebarkan nuklir.
"Pejabat IAEA juga hadir dalam lokakarya tersebut. Pembicaraan dengan Amerika Serikat itu 'langkah pertama'," kata Khin Maung Latt dari Departemen Tenaga Atom Myanmar kepada kantor berita Prancis AFP, Rabu (16/1), tanpa merinci hasilnya.
Tuduhan kerja sama nuklir Myanmar dengan Korea Utara menjadi perhatian Washington. Pemerintah Thein Sein membantah melakukan upaya rahasia untuk mendapatkan teknologi senjata nuklir dari Korea Utara, yang terperangkap dalam pertarungan atom dengan Amerika Serikat.
"Myanmar dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) berikrar melanjutkan kerja sama dalam penyaluran hingga akhir bantuan kemanusiaan ke negara Asia tenggara itu, terutama di daerah kemelut," tulis harian resmi 'New Light of Myanmar', Selasa.
Janji itu dibuat ketika Presiden Myanmar U Thein Sein bertemu dengan Ketua ICRC Peter Maurer di Nay Pyi Taw pada hari sebelumnya. Pada Juli 2012, Myanmar bekerja sama dengan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) untuk penyelesaian masalah pengungsi di negara bagian Rakhine.
Ikuti Whatsapp Channel Republika