Kamis 17 Jan 2013 23:29 WIB

Turki Seru Hamas dan Fatah Segera Bersatu

 Presiden PLO, Mahmoud Abbas dari Fatah dan Pemimpin Hamas Khaled Meshaal berbicara dalam perundingan rekonsiliasi di Doha pada Ferbruari lalu.
Foto: REUTERS
Presiden PLO, Mahmoud Abbas dari Fatah dan Pemimpin Hamas Khaled Meshaal berbicara dalam perundingan rekonsiliasi di Doha pada Ferbruari lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA-- Turki telah mendesak faksi-faksi Palestina yang berseteru untuk berdamai dan mengakhiri perpecahan internal mereka. Sumber Palestina mealporkan  Kamis (17/1).

Si sumber, seorang pejabat Hamas, mengatakan bahwa Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan menelepon Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan kepala Hamas Khaled Meshaal secara terpisah pada Rabu malam.

Selama pembicaraan berlangsung, Erdogan berjanji kepada kedua pemimpin Palestina untuk mendukung pemerintah persatuan Palestina mendatang baik keuangan dan politik.

Erdogan mendesak dua orang itu untuk mengakhiri perpecahan lima tahun politik antara Hamas-Jalur Gaza yang dikuasai dan diperintah-Fatah di Tepi Barat. "Ini demi meningkatkan posisi Palestina di depan masyarakat internasional," kata sumber itu.

Keterlibatan Turki terlihat saat para pejabat dari partai Abbas, Fatah akan bertemu dengan anggota senior gerakan Hamas di ibu kota Mesir Kairo pada Kamis.

Pertemuan pada Kamis adalah pertemuan  tambahan dari KTT minggu lalu antara Abbas dan Mashaal. Agenda utama nanti yakni melihat para pejabat di kedua pihak berupaya menyepakati jadwal untuk menerapkan pemahaman baru mengenai rekonsiliasi nasional.

Jika peserta rapat menyepakati jadwal pada Kamis, Mesir akan mengundang semua faksi Palestina untuk menyatakan hasil diskusi, menurut sumber tersebut.

Pembicaraan rekonsiliasi Palestina mengenai masalah internal dilanjutkan November lalu, setelah berakhirnya konflik delapan hari antara Israel dan kelompok gerilyawan Palestina di Jalur Gaza. Juga setelah peristiwa bersejarah berupa peningkatan status Palestina ke pengamat non-anggota oleh PBB.

Hamas menuntut agar rekonsiliasi diimplementasikan dalam satu paket. Sumber-sumber mengatakan bahwa tekanan Mesir pada gerakan Islam mengakibatkan memungkinkan Komisi Pemilihan Umum Pusat untuk memulai memperbarui pendaftaran pemilih di Gaza.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement