REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia yang selama ini diam terkait perdebatan penggunaan kata "Allah" dalam Alkitab versi Melayu mulai bersuara.
Melalui Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Malaysia mengaku terus memantau perdebatan itu.
"Kami akan melihat masalah ini apakah akan mempengaruhi stabilitas dan ketertiban umum negara, apakah masalah ini melibatkan politik, agama atau ras, maka kami akan tentukan kebijakan apa yang akan dilakukan," kata Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Hishammudin Hussein, seperti dikutip Bernama, Ahad (20/1).
Secara terpisah, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, mendesak pihak kampus di Malaysia untuk memantau dan memastikan tidak ada distribusi Alkitab berbahasa Melayu. Ia mengatakan apabila kampus tidak bisa memantau itu maka jelas ada aturan yang harus dijalankan.
"Ini masalah nasional. Jadi, universitas harus memastikan tidak ada distribusi itu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
