REPUBLIKA.CO.ID, NOUAKCHOTT -- Satu kelompok terkait Alqaidah yang mengejutkan dunia dengan serangan penyanderaan berani di Aljazair pada Ahad (20/1) mengancam akan meningkatkan serangan terhadap negara-negara yang terlibat dalam mengusir gerilyawan Islam dari negara tetangga Mali.
Peringatan keras, yang disiarkan kantor berita Mauritania ANI itu, tampaknya akan menargetkan Prancis - yang memimpin serangan di Mali melawan kelompok jihad yang menguasai wilayah utara - serta sembilan negara Afrika yang menjanjikan pasukan untuk bergabung dengan operasi itu dan membantu orang lain keluar.
"Kami berjanji akan melakukan operasi-operasi lagi di semua negara yang telah mengambil bagian dalam perang salib melawan Azawad jika mereka tidak meninjau keputusan mereka," kata kelompok 'Cap Jempol Darah' itu dalam satu pernyataan, merujuk kepada Mali utara.
Mokhtar Belmokhtar, tokoh gerilyawan Islam bermata-satu yang membentuk brigade sendiri setelah melihat serangkaian pertikaian pahit dia memutuskan hubungan dengan Alqaidah di Maghreb Islam, yang mendalangi serangan terhadap pabrik gas Aljazair yang berakhir dengan sejumlah orang tewas.
"Kami mengingatkan saudara-saudara Muslim bahwa kami perlu untuk membersihkan kompleks yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing itu, terutama yang Prancis, untuk menyelamatkan nyawa mereka," kata pernyataan.
Kelompok itu mengatakan telah mencoba untuk bernegosiasi dengan tentara Aljazair guna mencari cara untuk "segera mengakhiri agresi terhadap Muslim di Mali dan pembebasan saudara-saudara kita yang ditahan oleh tentara salib."
Ia menambahkan: "Tetapi tentara Aljazair tidak menanggapi, ... memilih untuk meningkatkan serangan yang menyebabkan pembunuhan para sandera."
Gerilyawan Islam dan kelompok separatis Tuareg menyita gurun Mali utara yang luas pada Maret tahun lalu. Kedua pihak kemudian bersengketa dan gerilyawan Islam sejak itu meraih kemenangan.
Prancis telah memimpin operasi militer di Mali selama lebih dari sepekan untuk menghentikan gerak maju gerilyawan ke selatan, wilayah yang dikuasai pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika