REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Indonesia mendorong agar seluruh negara muslim menyediakan kuota 30 persen untuk perempuan duduk di parlemen. Ide itu disampaikan delegasi Indonesia untuk Komisi HAM dan Perempuan di Perkumpulan Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC).
Hal ini dinilai penting untuk menghapus pandangan bahwa perempuan dalam Islam kerap dilecehkan.
"Keterwakilan perempuan di parlemen butuh affirmative action," ujar anggota delegasi Indonesia, Nurhayati Ali Assegaf di Khartoum, Sudan, Ahad (20/1).
Wakil Presiden Komite HAM dan Perempuan PUIC tersebut menyampaikan, harus ada kebijakan untuk memberikan tempat bagi kaum hawa di perlemen negara muslim.
Wartawan Republika, Fitriyan Zamzami dari Khartoum melaporkan, upaya ini memang belum mendapat dukungan resmi dari PUIC. Apalagi untuk diterapkan di parlemen negara masing-masing.
Namun, Indonesia akan terus menyuarakan agar ketentuan pemenuhan kuota perempuan ini bisa diratifikasi. Apalagi, dorongan ini juga didukung banyak negara-negara anggota PUIC.
Misalnya Uganda, seperti disampaikan anggota delegasinya, Rebecca Kadaga. Menurut Kadaga, pemenuhan kuota yang dituntut Indonesia patut terus diperjuangankan.
Secara umum, menurut Nurhayati, kebanyakan negara muslim di Afrika sudah memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Meskipun begitu, kondisi di negara-negara Timur Tengah justru sebaliknya.
Termasuk juga di negara-negara yang beru saja melancarkan pembaruan. Seperti Tunisia, Maroko, dan Mesir yang masih belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan di parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
