REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Kabar soal surat edaran Kemendagri terkait bantuan APBD untuk madrasah jadi sorotan mahasiswa Indonesia di Sudan. Surat edaran tersebut menimbulkan kekhawatiran berhubung kebanyakan mahasiswa di Sudan berencana mengabdi di madrasah.
"Ini ironis karena kita negara mayoritas muslim tapi bantuan ke madrasah dipersoalkan," ujar Andri Lupias, Ketua Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (PPMI) setempat di Khartoum, Sudan, Ahad (20/1) malam.
Wartawan Republika, Fitriyan Zamzami dari Khartoum melaporkan, kekhawatiran tersebut Andri sampaikan pada sejumlah delegasi DPR dalam acara temu muka di kediaman Dubes RI untuk Sudan.
Meski pun bukan berbentuk larangan, lanjut dia, surat edaran kemendagri tersebut terkesan menomorduakan pendidikan berbasis keagamaan. Padahal berdirinya negara Indonesia tak lepas dari peran kiai dan santri.
Mahasiswa Universitas Islam Omdurman juga menilai, surat edaran tersebut melanggar amanat undang-undang. Khususnya yang mendorong percedasan bangsa. Pemerintah pusat mestinya menambah dana pendidikan madrasah jika memang ingin membatasi bantuan dari pemda.
Sazali, mahasiswa Indonesia lainnya di Sudan mengatakan, isu surat edaran terkait madrasah jadi perbincangan hangat mahasiswa Indonesia di Timur Tengah.
Terkait surat edaran, Kemendagri menyatakan tak melarang bantuan dari APBD. Kementerian hanya menegaskan bantuan untuk madrasah bukan kewajiban pemda. Melainkan Kementerian Agama. Selain itu, pemberian bantuan untuk madrasah juga diminta lebih transparan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika