REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Calon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), John Kerry mendesak Kongres untuk mulai bekerja memperbaiki perekonomian negara tersebut. Dia mengatakan demikian saat melewati uji kompetensi di Capitol Hill.
''Kebijakan luar negeri adalah kebijakan ekonomi,'' ujarnya, dihadapan Senat Komite Kongres Bidang Luar Negeri, Kamis (24/1), seperti dilansir Reuters, Jumat (25/1).
Pernyataan Kerry menjawab perkiraan selama ini, mengenai prioritas utama kebijakan luar negeri Paman Sam, pasca-Menlu Hillary Clinton.
Kerry mengatakan, ketimpangan dan krisis ekonomi telah menjadi momok yang mengerikan. Baik domestik maupun global. Kata dia, seperti negara-negara lain, AS juga tidak kebal dari hantaman resesi dan tumbang perekonomian.
Hal tersebut memaksa dirinya untuk mengembalikan peran AS sebagai basis perekonomian.''Ini sangat mendesak. Kita harus menunjukkan (kembali) kepada dunia bahwa kita dapat memperbaiki ekonomi dengan efektif dan tepat waktu,'' kata dia.
Kerry sedikit menyinggung mengenai pertahanan dan pengaruh keamanan AS di tingkat global pada jabatannya nanti.Menurut dia hal tersebut bukanlah prioritas utama penunjukkan dirinya sebagai Duta Negeri Adi Kuasa itu.
Namun, mantan Senator Massachusetts ini menjawab pertanyaan Ketua Komite Kongres, Robert Menendez mengenai dan ancaman Iran juga situasi Timur Tengah lainnya.
Veteran perang 69 tahun ini mengatakan, perang terhadap Negeri Syiah itu adalah ngawur. Dirinya menyatakan akan tetap mengikuti penyelesaian ala Presiden Barrack Obama yang selalu mengedepankan negosiasi dan dialog politik.
Namun, ujarnya, AS tetap akan konsisten menjaga ritme tekanan terkait ancaman nuklir negara para mullah itu.''Presiden dan saya punya cara-cara diplomatik untuk mengurangi niat Iran (dengan nuklirnya),'' ucapnya.
Kerry mengakui cara tersebut membutuhkan energi lebih. Namun dia menambahkan, ''Presiden telah membawa misi diplomatik mengarah maju. Obama jelas memiliki kemauan untuk bernegosiasi langsung, jika perlu,'' sambung Kerry, yang juga mantan Ketua Komite Kongres ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika