REPUBLIKA.CO.ID, HARARE -- Menteri Keuangan Zimbabwe Tendai Biti mengatakan hanya tersisa uang tunai 138 poundsterling dan 34 penny atau sekitar RP 2 juta di rekening bank negaranya. Dalam konferensi pers Rabu (30/1) kemarin, Biti meyampaikan pekan lalu saat membayar gaji pegawai negeri, isi kas pemerintah sebesar 217 dolar AS.
"Keuangan pemerintah berada dalam kelumpuhan pada saat ini," kata Biti dalam konferensi pers seperti dikutip Daily Mail.
Pernyataan Biti tersebut bertentangan dengan pernyataannya sebelumnya yang mengklaim kesulitan keuangan negara hanya akan berlangsung satu hari. Saat itu kepada BBC, ia berujar pendapatan sebesar 30 juta dolar AS masuk ke rekening pemerintah Zimbabwe.
Biti mengklaim ia telah membuat kemajuan luar biasa pemerintah tidak bisa membiayai referendum konstitusi dan pemilu yang direncanakan akan diadakan beberapa tahun lagi. Pengakuan Biti yang mengejutkan tentang kondisi keuangan Zimbabwe adalah puncak dari kebijakan ekonomi yang salah selama bertahun-tahun oleh Presiden Robert Mugabe.
Satu dekade yang lalu Mugabe, kini berusia 88, meluncurkan kebijakannya sangat kontroversial. Ia mengambil alih lahan pertanian milik orang kulit putih dan menyerahkannya kepada orang kulit hitam.
Kebijakan tersebut otomatis membuat 4.000 petani kulit putih kehilangan tanah mereka. Kebijakan itu menjadi bencana karena pemilik pertanian yang baru tidak mempunyai keahlian untuk menjalankan pertanian atau peternakan dengan benar.
Hal ini juga menghancurkan kepercayaan investor di negara ini sehingga melumpuhkan produksi dan dijatuhkannya sanksi internasional. Akibatnya, Zimbabwe yang dulu terkenal sebagai negara subur di selatan Afrika dan memiliki kekayaan mineral yang fantastis, sekarang menjadi salah satu negara termiskin di benua Afrika.
Sekitar tiga perempat penduduknya hidup dengan biaya kurang dari satu poundsterling atau Rp 15 ribu per hari dan lebih dari setengah angkatan kerja menganggur. Pada 2008, hiperinflasi di negara itu membuat uang kertas tidak berharga setelah dicetak. "Kami akan meminta bantuan masyarakat internasional dalam hal ini," kata Biti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika