REPUBLIKA.CO.ID, Lebih dari 400 serdadu Israel menyerbu desa al-Mughayyir, Jenin, Tepi Barat belum lama ini. Menurut warga, serangan ini merupakan operasi terbesar zionis di wilayah itu selama beberapa dekade ini.
Seperti dikutip dari Maan News, serdadu-serdadu Israel itu melakukan pencarian dari rumah ke rumah, menggeledah lebih dari 50 rumah dan menginterogasi para penghuninya.
“Sekitar pukul dua pagi, serdadu Israel mengetuk pintu rumah saya. Dengan terburu-buru saya membukakan pintu untuk melihat siapa yang bertamu dini hari begini. Saya terkejut ketika mendapati beberapa serdadu menodongkan pistol ke arah saya lalu menyuruh saya dan keluarga keluar rumah. Istri dan keempat anak saya terpaksa berdiri di luar di bawah hujan,” papar Amjad Muhassin.
Muhassin menambahkan, keluarganya terpaksa harus menunggu di luar rumah selama lebih dari setengah jam. Setelah menggeledah rumah, serdadu-serdadu Israel itu menginterogasi semua anggota keluarga, termasuk anak-anaknya. Ketua dewan desa, Ahmad Sawafta mengatakan, serdadu-serdadu Israel menyuruh para penduduk untuk keluar rumah sambil membawa secarik kertas dan nomor identitas mereka.
Para penduduk desa kemudian difoto sambil menunjukkan nomor identitas mereka sementara beberapa serdadu menggerebek rumah mereka dengan seenaknya. Sawafta menambahkan, serangan semacam ini merupakan yang pertama kalinya terjadi dalam waktu 20 tahun di desanya.
Seorang anak perempuan berusia sepuluh tahun mengatakan kepada Maan News bahwa enam serdadu menyerbu rumahnya dan menyuruh ayah serta ibunya meninggalkan rumah. “Saudara-saudara saya menangis. Saya sendiri sembunyi di balik selimut. Saya sangat takut serdadu ‘Israel’ akan menembak ayah dan ibu,” kata dia.
Juru bicara militer Israel tidak memberikan komentar terkait aksi teror ini. Boleh jadi itu lantaran pasukan Israel secara rutin menyerang desa-desa di Tepi Barat dan biasanya sambil menangkapi warga dengan alasan interogasi. Lantas, mengapa tindakan seperti itu tidak dianggap sebagai aksi terorisme oleh AS?
Ikuti Whatsapp Channel Republika