REPUBLIKA.CO.ID, MALI -- Mali menolak bantuan operasi penjaga perdamaian PBB untuk memerangi dan mengendalikan gerilyawan, bahkan saat kondisi di lapangan memungkinkan langkah tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Jan Eliasson memprediksi bakal tumbuh konvergensi mengenai kebutuhan seperti operasi di antara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat. "Tetapi semua itu masih membuat Pemerintah Mali ragu," ujarnya seperti dinukil dari AFP.

Eliasson mengatakan pasukan penjaga perdamaian PBB bisa dikerahkan hanya ketika pertempuran antara pasukan Mali yang didukung Prancis dan gerilyawan jaringan Al Qaidah telah berakhir.

"PBB adalah untuk perdamaian, kita akan harus menunggu sampai situasinya stabil," tukas Eliasson seraya mengatakan dalam satu resolusi PBB, semuanya harus disepakati sebelum pasukan penjaga perdamaian dikerahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika