REPUBLIKA.CO.ID, PALESTINA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palestina mulai memperbarui pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum (pemilu) legislatif dan prersiden, Senin (11/2) waktu setempat.
"Pendaftaran pemilih kini dimulai di Tepi Barat dan Gaza," kata Kepala Komisi Pemilihan Pusat Palestina Hanna Nasser seperti dikutip dari laman middle-east-online.com, Selasa (12/2).
Nasser menuturkan, pendaftaran pemilih ini merupakan bagian penting dari persiapan untuk pemilihan legislatif dan presiden. "Kami berharap, penyelesaian ini adalah langkah pertama untuk mengakhiri sengketa yang telah berlangsung enam tahun dan orang-orang yang ingin melihat reunifikasi antara dua bagian dari Palestina (Hamas dan Fatah)," tegas Nasser.
Dia juga menuturkan, proses pendaftaran adalah awal dari proses demokrasi pemilihan umum. Daftar pemilihan belum diperbarui sejak pemilhan umum (pemilu) legislatif pada 2006 lalu. KPU Palestina berharap nama baru menambah 720 ribu pemilih yang sudah terdaftar.
Biro Pusat Statistik Palestina merinci pemilih terdiri dari 388 ribu warga Palestina di Tepi Barat, dan 332 ribu di Gaza. Pendaftaran pemilih berlangsung lancar di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang dipimpin Fatah.
Komisi ini membuka lebih dari 600 kantor pendaftaran, terutama di sekolah-sekolah. Ada sekitar 581 yang akan mendaftarkan pemilih di 256 sekolah di seluruh Jalur Gaza.
Pendaftaran pemilih akan dilakukan selama sepekan atau hingga Senin (18/2) mendatang. Butuh waktu empat sampai enam pekan untuk memasukkan data baru yang diperoleh ke dalam penyimpanan data. "Setelah itu daftar pemilih siap untuk digunakan," ujar Komisi Pemilihan Palestina.
Tapi tanggal pemungutan suara belum ditentukan. Pendaftaran pemilih yang dilakukan saat ini mengundang tanggapan positif Warga Palestina.
"Saya harap dapat segera memilih saat pemilu mendatang, jadi saya dapat memberi sedikit perubahan dalam kehidupan keras kami," kata Maryam Omar (21 tahun) saat ditemui di kantor pendaftaran sekolah al-Jaleel di Kota Gaza.
Tapi ada juga reaksi pesimis penduduk Palestina. Seorang warga Jawdat Hassan (55) mengaku tidak percaya pemilu akan berlangsung. "Bahkan jika itu terjadi, saya tidak akan memilih. Saya tidak percaya salah satu dari mereka (Hamas dan Fatah)," ujar Hassan.
Sebelumnya, pemilu berulang kali tertunda karena pertempuran dan konflik antara kelompok yang bersaing yaitu Hamas dan Fatah. Hamas merebut Gaza dari Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada 2007 silam. Sedangkan Fatah menguasai Tepi Barat. Keretakan itu juga menjadi rintangan besar untuk upaya rekonsiliasi mereka.
Kedua belah pihak diharapkan bertemu di ibukota Mesir, Kairo pada pekan ini untuk menyetujui kesepakatan rekonsiliasi. Tapi saat pendaftaran pemilih dimulai, pejabat Hamas dan Fatah belum menyetujui jenis sistem pemilu apa yang mereka akan implementasikan, atau bagaimana kekuasaan akan dibagi.
Pejabat resmi Fatah Mohammed al-Madani mengatakan, ini merupakan langkah positif. "Kami berharap ini akan mengarah pada hasil positif, meskipun dalam sengketa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika