REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Republik Islam Iran dan Badan Energi Atom Internasional (IAIE) setuju melanjutkan dialog tentang nuklir di negara tersebut. Keduanya sepakat menggelar pertemuan di ibu Kota Kazaktan, Almaty, akhir bulan mendatang.
Dialog menyusul kebuntuan negosiasi yang selama ini dilakukan. Utusan Iran di IAIE, Ali Ashgar Soltanieh mengatakan, beberapa perbedaan mendasar sudah mencair. ''Kami sudah mendapatkan modal untuk kesepakatan,'' kata dia, seperti dilansir Aljazirah, Kamis (13/2).
Proposal anyar diajukan Pemerintahan Teheran ke IAEA untuk penggunaan alat sentrifugal baru di situs nuklir Natanz. Proposal juga menghendaki adanya dialog kesepahaman antar keduanya untuk legalisasi nuklir Iran. Pertemuan awal pembicaraan sudah dilakukan.
IAIE bertandang ke Teheran saat Rabu (13/2). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak setuju mempertimbangkan proposal baru Iran. Seorang pejabat lembaga pengawas nuklir di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ini juga setuju mengakhiri kebuntuan. ''Kami sepakat menyelesaikan perbedaan,'' kata Wakil Direktur IAIE, Herman Nackaerts.
Hasil pertemuan akan dibawa dalam putaran akhir pertemuan Iran dengan IAIE. Negara-negara kelompok penentang nuklir Iran juga akan ikut hadir. Mereka antara lain adalah negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Inggris dikenal dengan P5+1.
Pertemuan akan berlangsung 26 Februari mendatang di Kazakhtan. Pertemuan tersebut adalah kelanjutan dari pertemuan serupa yang gagal sebelumnya. Semua pihak gagal mencapai kesimpulan apapun pada Desember 2012 dan Januari 2013 lalu. Kelompok negara sekutu menolak hak Iran menggunakan nuklir.
Konflik tersebut memicu ketegangan antara Iran dan negara-negara sekutu. AS dan Uni Eropa (UE) sudah dua kali memberikan sanksi ekonomi mencegah aktivitas nuklir Iran. Mereka meyakini, nuklir Iran adalah berbahaya dan mengancam. Akan tetapi sanksi tersebut tidak mempengaruhi ambisi Iran.
Presiden Mahmoud Ahmadinejad, mengatakan negaranya tidak akan mundur dari program nuklir. Kata dia tidak ada cara lain mengatasi kecurigaan internasional selain dialog terkait isu nuklir di negaranya. ''Hak-hak kami (Iran) harus juga dihormati,'' kata dia, seperti dikutip kantor berita resmi IRNA, dan dilansir Xin Hua, Rabu (13/2).