REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Partai oposisi utama Taiwan pada Selasa (19/2) menyerukan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang lama tertunda, dihentikan. Seruan itu seiring unjuk rasa meluas terkait faktor keselamatan.
Perdebatan membangun instalasi nuklir keempat itu, yang tak kunjung selesai selama 14 tahun, memanas seiring dengan rencana parlemen Taiwan meninjau penambahan anggaran mencapai 40 miliar dolar Taiwan (13,57 triliun rupiah) untuk proyek tersebut.
"Kami berharap pemerintah akan segera memutuskan untuk menghentikan pembangunan PLTN tersebut daripada menyetujui adanya anggaran tambahan," kata Ketua Partai Demokratik Progresif, Su Tseng-chang, seperti dilansir AFP.
Kekhawatiran terkait instalasi atomik Taiwan itu memuncak setelah gempa berkekuatan 9,0 skala Richter yang disertai tsunami melanda Jepang pada 11 Maret 2011. Akibat gempa itu, instalasi nuklir di Fukushima rusak.
Aksi unjuk rasa itu digelar oleh 50 ribu orang dari 100 kelompok warga sipil Taiwan pada 9 Maret mendatang guna mendesak pemerintah belajar dari peristiwa Fukushima. Pemerintah Taiwan sebelumnya menyatakan tidak mungkin untuk menutup tiga PLTN mereka atau menghentikan pembangunan yang keempat, karena pulau tersebut sangat bergantung terhadap impor energi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
