REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina mengumumkan akan menambah anggaran belanja militer tahun ini menjadi 119 miliar dolar AS. Atau, naik sekitar 10,7 persen dibanding tahun lalu.

Kenaikan ini menyusul fenomena yang terjadi selama dua dekade terakhir. Cina memang hampir selalu menaikan anggaran belanja pertahanannya dengan prosentase dua digit.

Pemerintah juga mengumumkan alokasi untuk keamanan domestik akan naik 8,7 persen menjadi 123,5 miliar dolar AS. Untuk tiga tahun berturut-turut belanja keamanan domestik melebihi belanja pertahanan.

"Kita harus mempercepat proses modernisasi pertahanan nasional dan pasukan bersenjata untuk memperkuat kemampuan militer dan pertahanan Cina," kata PM Wen Jiabao.

Rencana belanja publik Cina sangat dinantikan oleh ahli hubungan luar negeri. Karena dari situ dapat terbaca pengeluaran riil negara tersebut untuk memodernisasi pasukan militer dan persenjataannya.

Naiknya rencana pengeluaran Cina di bidang pertahanan juga memicu kekhawatiran negara-negara tetangga. Termasuk membuat Washington mendesak Beijing untuk menyampaikan rencana-rencana militernya dengan lebih terbuka.

Cina sendiri berulangkali menyatakan bahwa dunia sebaiknya tidak perlu khawatir dengan besarnya belanja militer Beijing. Karena hanya ditujukan untuk tujuan pertahanan yang sah. Uang yang dikeluarkan untuk Pasukan Pembebasan Rakyat itu juga lebih sedikit dibanding Pentagon.

"Pemerintah harus dengan tegas menegakkan kedaulatan, keamanan dan keutuhan wilayah Cina serta memastikan perdamaian kawasan," kata dia.

Negara tetangga Cina telah sejak lama khawatir atas pengeluaran militer Beijing. Kenaikan belanja sampai dua digit itu pun diperkirakan dapat mempertajam perseteruan dengan Jepang, India, Asia Tenggara, dan Taiwan (yang oleh Cina diklaim sebagai bagian dari wilayahnya).

Jepang dan Cina saat ini sedang memperebutkan kepulauan di Laut Cina Selatan. Sementara Vietnam, Filipina dan beberapa negara lain menantang Beijing atas klaim terhadap wilayah perairan Laut Cina Selatan yang kaya akan minyak dan gas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika