REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ramin Mehmanparast, mengatakan bahwa republik Islam siap untuk menanggapi kekhawatiran Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) setelah kesepakatan tercapai.

Mehmanparast menanggapi permintaan Yukiya Amano, direktur jenderal IAEA, untuk akses ke situs militer Parchin Iran.

''Iran dan IAEA pada awalnya harus menyepakati kerangka kerja dimana harus ada referensi yang jelas atas hak-hak Iran untuk kegiatan program nuklir damai serta respon terhadap kekhawatiran dugaan mengenai program nuklir Iran itu,'' kata juru bicara Iran.

Situs Parchin telah menjadi perhatian utama badan tenaga atom sejak November 2011. Iran sebelumnya menolak untuk memberikan akses ke situs tersebut kecuali kesepakatan telah dicapai mengenai pendekatan terstruktur. Sebuah kerangka yang akan memungkinkan inspektur PBB melihat kegiatan nuklir Iran.

''Pembicaraan Iran dengan IAEA serta perundingan dengan kelompok P5 +1 (terdiri dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman) memiliki kecenderungan positif,'' kata Mehmanparast.

Dia menyatakan harapan bahwa perundingan akan membawa hasil bahwa hak Iran untuk kegiatan nuklir diakui. Pada 13 Februari, Iran dan IAEA mengadakan putaran pembicaraan terbaru mereka engenai kegiatan sengketa nuklir tanpa mencapai kesepakatan apapun.

Putaran terakhir perundingan antara Iran dan P5+1 berakhir pada 27 Februari. Pertemuan digelar di Almaty, Kazakhstan, dengan kedua pihak menyatakan optimisme mengenai hasil pertemuan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika