REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL – Pemberian sanksi PBB pada Korea Utara tidak berpengaruh besar pada keberanian presidennya, Kim Jong-un. Sehari setelah resolusi itu dirilis, pemimpin sosialis itu langsung menginspeksi pasukan garda depannya di sekitar kepulauan Korea.
Kim Jong-un terlihat mengunjungi dua unit pasukannya di perbatasan, Kamis (7/3). Kantor berita KCNA melaporkan, area yang dikunjungi tengah diliputi ketegangan karena Korsel mempersiapkan sekitar 26 ribu pasukannya di sekitar lokasi tersebut.
Area perairan pun dalam penjagaan ketat karena persenjataan kedua negara dalam posisi siap menembak. "Saat Korut mencoba membayar seluruh bahan untuk progra, nulkir dan misilnya, setiap negara harus memblokir transferannya. Bahkan bila transfer dilakukan secara tunai," ungkap perwakilan Amerika Serikat di PBB, Susan Rice seperti dikutip Reuters, Jumat (8/3).
Sikap serupa ditunjukkan perwakilan Cina, Li Baodong yang menyatakan Beijing bakal benar-benar mengimplementasikan resolusi PBB yang baru tersebut. Baodong meyakini bila mereka mematuhi setiap kebijakan tadi, kekuatan Negeri Tirai Bambu ini dipercaya kian berpengaruh dibandingkan di masa lalu.
Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri Cina disebutkan, setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan Dalian lebih ketat diperiksa. Selain mengincar komoditi ekspor Korut, Cina juga memblokir perdagangan negara aliansi Korut.
Resolusi PBB keempat buat Korut ini juga menyebutkan secara spesifik beragam barang mewah yang tidak boleh diimpor kalangan elit Korut. Tujuannya agar menghentikan setiap transaksi keuangan Korut. Terutama menghentikan barang-barang yang selalu dipesan keluarga Presiden Kim untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. "Sanksi tersebut akan sangat menyakiti mereka," nilai Rice.
Sanksi ini juga diterapkan bagi Iran dan diakui keampuhannya oleh petinggi negara-negara Barat. Profesor University of Notre Dame, George Lopez yang menjadi salah satu anggota panel diskusi PBB menilik kebijakan sanksi baru ini bakal membawa dampak nyata.
Lantaran pembiayaan program nuklir mereka terhambat dengan pemblokiran tadi. "Beberapa waktu dekat kita mungkin masih bisa melihat uji nuklir. Kita lihat pertengahan tahun mendatang, resolusi tadi akan mengurangi kemampuan Korut mengembangkan program itu," kata Lopez menegaskan.
Isolasi terhadap ancaman nuklir ini menjadi pilihan Presiden AS Barack Obama sebagai tameng pemerintahannya. Merangkul Korsel dan Jepang juga menjadi andalannya.
Namun, beberapa pengamat menilai, cara yang ditempuh ini hanya meredam ketegangan sementara. Jalan negoisasi antarnegara menjadi solusi abadinya.
"Mungkin saat ini strateginya berhasil. Tapi, alangkah baiknya ada perundingan sampai Korut memperlihatkan komitmen untuk benar-benar berubah," sebut Direktur Asia Society Matt Stumpf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika