REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Korea Utara tidak memilih cara damai dalam menanggapi sanksi keempat PBB terkait program nuklir dan peluru kendali balistik. Keputusan itu disesalkan oleh Amerika Serikat.
Pyongyang sebelumnya mengeksprsikan kemarahannya terhadap sanksi baru PBB pada Jumat dengan membatalkan semua pakta unilateral non-agresi bersama Korea Selatan. Keputusan Korut tersebut memicu kekhawatiran bagi Washington dan Seoul pekan ini.
"Tindakan itu semacam retorika provokatif yang tidak memberikan perbaikan nasib bagi rakyat Korea Utara," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland kepada sejumlah reporter di Washington, Sabtu (9/3).
"Mereka hanya ingin meningkatkan tensi hubungan dan sangat disesalkan," kata dia. Nuland menegaskan bahwa sanksi yang ditujukan kepada Korut merupakan langkah untuk menekan Pyongyang secara langsung dan memperingatkan kepada mereka jika telah salah mengambil langkah.
Sanksi keempat dari PBB itu diadopsi sejumlah negara pada Kamis (waktu Washington) dan bertujuan membatasi segala aktivitas Korut untuk mengembangkan program nuklir dan rudalnya. Sanksi terutama bertujuan mengekang aspek finansial untuk pembiayaan pengembangan senjata pemusnah massal.
"Jika kami tidak memberlakukan sanksi melalui PBB maka sama saja AS memberikan jalan bagi Korut untuk terus mengembangkan senjata nuklirnya. Kami harus tegas," kata Nuland.
Ancaman Korut pada Jumat melalui pernyataannya mengisyaratkan potensi perang kembali setelah Perang Korea selesai pada 1953. Dengan kata lain, ancaman nuklir semakin menghantui Korsel dan AS.
Gedung Putih secara cepat merespon segala kemungkinan terjadinya serangan nuklir tersebut melalui sejumlah manuver di PBB. Meski, sejumlah ahli di AS tidak mempercayai apabila Korut memiliki kapasitas teknologi untuk melancarkan serangan nuklir ke Washington.
Pyongyang kembali memicu perhatian dunia setelah mereka meluncurkan roket pada Desember 2012. Korut dianggap melanggar resolusi PBB terkait larangan pengembangan senjata nuklir meski peluncuran pada akhir tahun lalu itu diklaim Pyongyang sebagai misi ilmu pengetahuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika