REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Menteri Dalam Negeri Mesir, Mohamed Ibrahim, menyeru semua kekuatan politik agar menjauhkan polisi dari kancah politik.
Ibrahim menuntut agar Kementerian Dalam Negeri dijauhkan dari konflik politik yang berkecamuk. Dia pun menekankan bahwa polisi itu independen dan bukan milik faksi politik apa pun.
"Biarlah kami bekerja demi keamanan," kata Menteri Dalam Negeri Mesir tersebut sebagaimana dikutip Xinhua yang dipantau Antara.
pernyataan Ibrahim dikeluarkan setelah bentrokan berdarah antara polisi dan pemrotes antipemerintah serta perusuh. Dua orang tewas dan 19 orang lagi cedera pada Sabtu (9/3) di dekat Bundaran At-Tahrir di Ibu Kota Mesir, Kairo.
Menteri Dalam Negeri itu dipanggil untuk ditanyai mengenai kerusuhan yang merenggut sedikitnya 40 jiwa dan melukai beberapa ratus orang lagi pada penghujung Januari. Kerusuhan yang terjadi setelah putusan pertama pengadilan dalam kasus pembantaian Port Said. Putusan pengadilan memvonis mati 21 terdakwa.
Kementerian Dalam Negeri Mesir juga memperingatkan bahwa akan melakukan tindakan tegas terhadap perusuh yang membakar harta warga dan negara serta menyerang pasukan keamanan di Kairo.
"Kementerian memperingatkan dan menegaskan akan melakukan tindakan keras dan tegas terhadap setiap pelaku agresi yang membahayakan setiap orang dan secara langsung mempengaruhi kestabilan negara," kata pernyataan kementerian.