REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kementerian Luar Negeri mengingatkan bahwa insinyur, pekerja medis, dan tenaga asing lainnya, serta produk dari negara-negara ASEAN akan 'menyerbu' Indonesia saat Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) diberlakukan mulai 31 Desember 2015.
"KEA 2015 itu sesuai dengan kesepakatan para pemimpin ASEAN di Phnom Penh pada November 2012," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri I Gusti Agung Wesaka Puja di Surabaya, Kamis.
Ia mengemukakan hal itu saat berbicara dalam seminar 'Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Masa Depan Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Manfaatnya Bagi Indonesia' di Gedung C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang juga dihadiri Wakil Rektor I Unair Prof Dr Ahmad Syahrani MS Apt.
Menurut dia, KEA merupakan suatu keniscayaan yang tetap akan terjadi, karena itu seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, dituntut untuk siap menghadapi dan mengambil manfaat.
"Dalam cetak biru KEA menyebutkan KEA akan membentuk ASEAN dengan beberapa karakteristik utama, yakni pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global," katanya.
Untuk mencapai cetak biru KEA itu, ASEAN melakukan beberapa upaya, yaitu kerja sama 'Mutual Recognition Agreements' (MRA) yang memungkinkan profesi seperti insinyur, perawat, tenaga survei, jasa turisme profesional, akuntan, pekerja medis, dan dokter gigi, bisa membuka praktik dan bekerja di seluruh negara anggota ASEAN.
Selain itu, ASEAN juga menyiapkan 'ASEAN Common Visa' yang akan memungkinkan warga negara non-ASEAN untuk memasuki wilayah negara anggota ASEAN dengan satu visa saja.
"KEA merupakan sebuah peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi di kawasan ASEAN dan kelas menengah di Indonesia pun tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir," katanya.
Ia mengungkapkan Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan paling menjanjikan yakni 6,4 persen. "Itu pertumbuhan tertinggi ketiga di Asia, setelah China dan India," katanya.
Namun, katanya, masih ada tantangan yang harus dihadapi yakni mayoritas masyarakat Indonesia belum melihat KEA 2015 sebagai peluang, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ASEAN juga masih sangat terbatas.
Selain itu, lemahnya infrastruktur dan konektivitas di Indonesia menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi, kemudian industri di Indonesia juga masih bergantung pada produk impor dan besarnya pasar domestik menyebabkan pelaku usaha memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik.
"Untuk itu, kami berharap akan terus terjadi penguatan. Karena itu berpeganglah pada visi ASEAN: One Community, Many Opportunities," katanya.
Dalam seminar tersebut, FISIP Universitas Airlangga juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Luar Negeri di bidang pendidikan, penelitian/pengkajian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
"Melalui kerja sama ini, mahasiswa FISIP Unair bisa melakukan penelitian, mencari data mengenai permasalahan ASEAN dan kawasan lain, serta melakukan internship di Kementerian Luar Negeri," kata Wakil Dekan III FISIP Drs Windiastuti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika