REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Prancis Francois Hollande pada Kamis mendesak para pemimpin negara-negara Eropa mencabut embargo senjata terhadap Suriah agar mereka bisa membantu para pemberontak yang berjuang hampir dua tahun untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

Desakan itu dilontarkannya saat Inggris dan Prancis bersama-sama berupaya mencabut embargo untuk membantu mempersenjatai para pemberontak. Itikad London dan Paris itu membuat marah Damaskus dan di pihak lain disambut baik oleh oposisi Suriah.

Hollande ketika tiba di Brussel untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi dua hari bersama para pemimpin Eropa mengatakan kepada para wartawan, "Kami ingin Eropa mencabut embargo senjata." "Kami siap membantu pemberontakan, jadi kami sudah siap sejauh ini. Kita harus menjalankan tanggung jawab ini."

Para pegiat oposisi sebelumnya telah meminta London dan Paris untuk membantu penyediaan persenjataan guna menjaga keseimbangan dalam perjuangan yang telah berlangsung selama dua tahun.

Pemerintahan Assad, seperti sekutu kuncinya, Rusia, mengatakan pengiriman persenjataan akan menjadi "pelanggaran yang menyolok" terhadap hukum internasional.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan kepada radio France Info bahwa Inggris dan Perancis akan meminta "negara-negara Eropa untuk saat ini mencabut embargo sehingga para pejuang bisa membela diri."

Pemerintahan Assad mendapatkan persenjataan dari Iran dan Rusia, yang membuat mereka lebih kuat dibandingkan oposisi, kata Fabius. Ia mengatakan Paris dan London akan menekan Uni Eropa untuk segera melakukan pembicaraan baru soal embargo senjata.

Embargo tersebut pada 28 Februari lalu diperbarui untuk masa tiga bulan oleh para menteri luar negeri Uni Eropa, kendati sanksi tersebut ditinjau secara terus menerus.

Fabius mengatakan pemerintah kedua negara sudah siap untuk maju dengan pengiriman senjata kendati tidak ada dukungan dari mitra-mitra mereka Hollande mengatakan Prancis "harus meyakinkan para mitra Eropa" untuk membuat keseimbangan dengan mengakhiri embargo.

Masalah embargo senjata terhadap Suriah tidak masuk dalam agenda konferensi tingkat tinggi di Brussels. "Kita tidak bisa membiarkan orang-orang dibantai oleh sebuah rejim yang saat ini tidak mau melakukan transisi politik," ujarnya.

Pada pembicaraan yang berlangsung Februari lalu, para menteri sepakat untuk meringankan embargo guna memungkinkan setiap negara anggota Uni Eropa memberikan bantuan persenjataan yang tidak mematikan atau pelatihan bagi para pemberontak.

Inggris secara cepat menjanjikan bantuan berupa kendaraan-kendaraan lapis baja serta baju pelindung bagi oposisi.

Saat masalah Suriah muncul lagi dalam pertemuan para menteri luar negeri pada Senin lalu, ada perpecahan sikap.

Banyak pemerintahan negara-negara UE memperingatkan bahwa pemberian bantuan senjata kepada pihak oposisi bisa meningkatkan kekerasan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan setidaknya sudah 70.000 orang yang tewas di Suriah sejak pemberontakan meletus pada pertengahan Maret 2011.

Ikuti Whatsapp Channel Republika