REPUBLIKA.CO.ID, Majalah Expert Rusia dalam edisinya pekan ini menyoroti laporan direktur Badan Intelijen Nasional Amerika Serikat yang dikeluarkan Selasa lalu bahwa Iran tidak memutuskan untuk memproduksi senjata nuklir.

Sebagaimana dilaporkan IRNA, Expert menambahkan bahwa laporan tersebut telah mempertanyakan keabsahan sanksi-sanksi sepihak AS terhadap Republik Islam.

Seraya menyinggung perpanjangan sanksi darurat nasional AS terhadap Iran oleh Barack Obama, majalah tersebut menulis, Washington sejak tahun 1995 telah memberlakukan sejumlah sanksi terhadap Tehran dan setiap tahun memperpanjangnya.

Aturan tersebut pertama kalinya dikeluarkan oleh mantan Presiden Bill Clinton, untuk menerapkan sanksi yang lebih komprehensif terhadap Iran. Sehingga sejak tahun 1995, presiden AS setiap tahunnya memperpanjang sanksi anti-Iran itu.

"AS menilai langkah dan kebijakan pemerintah Iran bertentangan dengan kepentingannya di kawasan Timur Tengah dan mengumumkan bahwa hal itu akan menciptakan ancaman bagi keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS," tulis Expert.

Expert lebih lanjut menambahkan, tahun ini Obama menandatangani perpanjangan sanksi darurat nasional terhadap Iran bersamaan dengan laporan James Clapper, direktur Badan Intelijen Nasional AS dan isi laporan itu sepenuhnya mempertanyakan legalitas sanksi terhadap Iran.

Majalah Rusia itu mengingatkan, laporan Clapper menekankan bahwa sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan Iran memproduksi senjata atom. Clapper dalam laporannya menegaskan Iran mengembangkan program nuklir untuk meningkatkan kredibilitasnya di kancah internasional dan memperkuat pengaruhnya di kawasan. "Sanksi, sejauh ini, belum memicu perubahan kebijakan pemerintah Iran. Beberapa putaran sanksi ekonomi telah gagal untuk memaksa Iran menghentikan program nuklirnya," ujar Clapper.

"Iran telah mencapai berbagai kemajuan di bidang energi nuklir dan memiliki reaktor-reaktor nuklir yang bisa memproduksi senjata atom, namun para pemimpin Tehran tidak punya keinginan untuk itu," tegas Expert.

Ikuti Whatsapp Channel Republika