REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri (PM) Australia Julia Gillard melakukan hal bersejarah. Dia menyampaikan permintaan maaf pada ribuan ibu yang kehilangan anaknya karena kebijakan pemerintah bisa mengadopsi anak dengan mudah.
"Hari ini Parlemen atas nama rakyat Australia bertanggung jawab dan meminta maaf atas kebijakan berikut prakteknya yang menyebabkan terpisahnya kaum ibu dengan bayi-bayinya. Ini penderitaan panjang dan menyakitkan selama beberapa decade," kata Gillard, Kamis (21/3).
Pernyataan Gillard di Gedung Parlemen Australia itu pun membuat tangis sekitar 800 orang yang hadir pecah. Mereka kemudian bertepuk tangan sambil berdiri menyambut sambutan Gillard.
Sebagai komitmennya, Gillard bertekad mengembalikan hak-hak yang terampas. Dia pun mengucurkan sekitar lima juta dollar Australia untuk mendukung pelayanan pengembalian anak-anak biologis pada keluarga aslinya.
Permintaan maaf nasional ini sebenarnya direkomendasikan oleh Senat setahun lalu. Lantaran mereka mendapati kenyataan ada efek buruk dari kebijakan bagi para perempuan yang tidak menikah. Yakni, anak-anak mereka menjadi milik negara dan bisa diadopsi siapapun.
Peraturan ini telah berlangsung sejang era Perang Dunia II hingga awal tahun 1970-an. Bayi-bayi yang teralhir dari para perempuan lajang bisa diambil oleh pasangan yang menikah resmi.
Komite Senat yang beranggotakan tujuh orang memulai investigasi terhadap praktek adopsi tahun 2010. Sebelumnya parlemen negara bagian Australia Barat sudah mendahului untuk meminta maaf secara resmi pada anak dan ibu yang terimbas praktik adopsi di era 1940 sampai 1980an.
Pihak rumah sakit Katolik Roma juga sebelumnya telah meminta maaf pada 2011 karena menghalalkan adopsi itu. Mereka pun bersedia member pertanggungjawaban finansial.
Lembaga Kesehatan Katolik Australia merupakan operator rumah sakit terbesar di Negeri Kangguru itu. Mereka mengaplikasikan peraturan negara itu sejak tahun 1950 hingga 1970an.
Adopsi bayi Australia tercatat paling tinggi pada tahun 1992. Hampir 10 ribu jumlahnya dalam setahun. Sebuah laporan resmi menyebutkan, penurunan adopsi mengindikasikan kesejahteraan yang mulai meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika