REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Penjarah menyerbu Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan rumah karyawannya sesudah pemberontak menguasai ibukota Republik Afrika Tengah, Bangui.
Juru Bicara PBB Martin Nesirky mengatakan tembakan dan penjarahan berlanjut saat Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membahas kemelut itu pada hari sama.
"Tampaknya masih ada tembakan dan penjarahan di Bangui. Beberapa kantor PBB dan tempat tinggal karyawan, baik warga setempat maupun asing, dijarah," kata Nesirky kepada wartawan.
Ke-15 negara anggota Dewan Keamanan PBB diperkirakan mengeluarkan pernyataan menyerukan kembali ke undang-undang dasar (UUD) sesudah Presiden Francois Bozize lari dari pemberontak pada Ahad (24/3) lalu.
"Ada presiden baru, menyatakan diri dengan cara benar-benar tidak sah dan pertanyaan kami adalah bagaimana kembali ke undang-undang dasar, bagaimana pemilihan umum secepat mungkin," kata Duta Besar Prancis untuk PBB, Gerard Araud, kepada wartawan saat mengumumkan pertemuan itu.
"Dalam beberapa hari mendatang, kami akan melihat apa yang bisa kami lakukan untuk meyakinkan presiden baru itu untuk menyelenggarakan pemilihan umum," tambah Araud.
Pemimpin persekutuan pemberontak Seleka Michel Djotodia menyebut diri pemimpin baru Republik Afrika Tengah. Kepada Radio France Internationale, ia menyatakan berencana mengadakan pemilihan umum bebas dan terbuka dalam tiga tahun.
Prancis, Amerika Serikat dan ketua Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon menyerukan agar pemberontak menghormati kesepakatan perdamaian 11 Januari, yang membentuk pemerintah persatuan bangsa. Sejauh ini, perdana menteri, Nicolas Tiangaye, tetap menjabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
