REPUBLIKA.CO.ID,Sejak hari pertama invasi, National Intelligence Council (NIC) telah memperingatkan bahwa tindakan AS hanya akan menimbulkan konflik sektarian dan menjadi ladang pembibitan teroris profesional.

Pekan lalu, pers AS ramai-ramai menurunkan tulisan mengenai 10 tahun invasi Paman Sam ke Irak untuk menggulingkan Presiden Saddam Hussein. Di Irak, sebuah bom yang ditanam Alqaidah di Irak (AQI) meledak, menewaskan 65 orang dan melukai 200.

Pers AS tidak sedang merayakan sukses negaranya memenangkan perang di Irak, tapi cuci tangan atas ulah mereka menabuh genderang perang dan membentuk opini publik untuk mendukung kebijakan Washington menginvasi Irak. Pers pula yang menjadi agen penyebar kebohongan Presiden George W Bush tentang adanya senjata pemusnah massal yang ditimbun Saddam Hussein.

Di Irak, AQI seolah ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa hasil invasi AS ke Irak adalah meletusnya konflik sektarian antara Sunni dan Syiah, serta antara pemukim Arab dan Kurdi. Bahwa, AS telah gagal membangun infrastruktur negara demokratis pascakejatuhan Saddam Hussein.

Kabar terakhir, yang mungkin lebih menarik, adalah kunjungan Menlu AS John Kerry ke Baghdad. Ini bukan kunjungan bangsa penakluk ke negara taklukan, tapi kunjungan yang menegaskan kegagalan sang penakluk menciptakan republik boneka.

Kerry, dalam kunjungan itu, meminta Nouri al-Maliki, perdana menteri Irak dari faksi Syiah sekuler, untuk tidak menjadikan wilayahnya sebagai wilayah terbang pesawat-pesawat Iran yang membantu Pemerintah Suriah menghadapi pemberontak. Sebelum pertemuan dengan PM al-Maliki, Kerry juga sempat mengatakan, perilaku Irak selama ini menjadi masalah serius bagi upaya AS menggulingkan Bassar al-Assad. Irak, katanya, tidak bertindak sebagai partner.

Ikuti Whatsapp Channel Republika