REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar, Vijay Nambiar, mengatakan, persoalan regional yang muncul terkait nasib pengungsi Rohingya yang membanjiri Banglades dan negara-negara Asia Tenggara, harus cepat diselesaikan.
Pengungsi-pengunsi tersebut pada umumnya tidak mendapatkan status kewarganegaraan di negara yang dituju. Bahkan, dalam beberapa kasus mereka mati kelaparan di tengah laut seperti yang terjadi pada Februari lalu.
"Konflik di Rohingya oleh karena itu membutuhkan penyelesaian yang melibatkan pendekatan regional," kata Nambiar di Jakarta, Jumat (5/4).
PBB mengaku khawatir konflik etnis Rohingya di Myanmar bakal meluas ke negara lain di kawasan Asia Tenggara. "Persoalan konflik horizontal di Myanmar dapat berimplikasi ke kawasan sehingga persoalan tersebut membutuhkan pendekatan regional," kata Nambiar.
Di antara implikasi regional itu adalah bentrok antara pengungsi Rohingya dengan nelayan ilegal Myanmar, yang terjadi di Medan Jumat dini hari. Delapan orang dan belasan orang lainnya luka-luka dalam insiden itu.
Sebanyak 117 pengungsi Rohingya dan nelayan ilegal Myanmar ditampung di tempat yang sama, yaitu rumah detensi Belawan, sebuah kota pelabuhan di Provinsi Sumatra Utara. The Associated Press, mengutip pernyataan dari kepolisian lokal, melaporkan, perkelahian itu dimulai ketika pengungsi Rohingya berdebat dengan para nelayan mengenai konflik sektarian di negara asal mereka.