REPUBLIKA.CO.ID, HARARE -- Pemerintah Zimbabwe menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri AS untuk mengirim pengamat pemilihan umum sebagai imbalan atas lobinya bagi pencabutan sanksi selama satu dasawarsa terhadap negara Afrika itu.
Laporan media lokal menyebutkan Asisten Menteri Luar Negeri AS Urusan Afrika, Johnie Carson, mengirim surat kepada Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri Zimbabwe untuk mengakui kemampuan teknis Harare guna menyelenggarakan pemilihan umum.
Namun, ia menyarakan diizinkannya banyak pengamat dalam negeri dan internasional.
"Saya siap mencari dana bagi pemilihan umum nasional yang harmonis di Zimbabwe saat Zimbabee membuka pintunya bagi pengamat non-pemerintah yang independen," kata Carson dalam suratnya sebagaimana dikutip harian milik pemerintah Herald.
"Terlebih lagi, jika Zimbabwe bersedia menerima pengamat internasional selama masa pemilihan umum mendatang, saya siap mengkaji sanksi terarah kami dan menyarankan tindakan untuk meredakan semua sanksi ini," katanya.
Zimbabwe akan menyelenggarakan pemilihan umum antara Juni dan September tahun ini guna mengakhiri pemerintah koalisi yang goyah dan berumur empat tahun.
''George Charamba, Juru Bicara Presiden Robert Mugabe, mencela tawaran Carso,'' kata Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta.
Charamba mengatakan surat tersebut berusaha menetapkan persyaratan yang bagi rakyat Zimbabwe sunggu menjijikan.
"Anda tak bisa pada satu tahap memuji kemampuan Zimbabwe guna menyelenggarakan proses nasional dan pada saat lain menuntut proses itu diawasi," kata Charamba. "Dalam kasus apa pun, mereka datang dari belahan bumi lain, yang tidak memiliki sangkut-paut dengan kami."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
