REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Pemerintah Suriah menolak rencana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyebarkan pasukannya di seluruh Suriah.
Pernyataan itu diucapkan pemerintah Suriah menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon pada pembukaan Konvensi Senjata Kimia di Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) di Den Haag, Belanda, Senin (8/4).
Ia mengatakan, PBB kini berada di posisi untuk menyebarkan (tim penyelidikan) di Suriah dalam waktu kurang dari 24 jam dan semua pengaturan logistik akan (ada) di tempat. Pernyataan itu diucapkan Ban.
"Waktu penyelidikan itu penting. Semakin lama penyelidikan maka semakin sulit untuk menyelidiki klaim," katanya seperti dikutip dari Al Arabiya, Selasa (9/4).
Ban telah berulang kali menuntut bahwa para ahli fisika, kimia, dan kesehatan diberikan akses yang tidak terkekang di Suriah untuk menentukan apakah senjata kimia telah digunakan dalam konflik dua tahun Suriah.
"Kami semua menunggu lampu hijau dari pemerintah Suriah untuk menentukan apakah senjata kimia telah dikerahkan. Kami masih dalam proses pembahasan dengan pemerintah Suriah," tutur Ban.
Tapi rezim presiden Suriah Bashar al-Assad menolak usulan Ban. "Ban telah mengusulkan misi tambahan yang memungkinkan misi untuk disebar ke seluruh wilayah Suriah, yang bertentangan dengan tuntutan Suriah untuk PBB," kata seorang pejabat kementerian Suriah yang dikutip kantor berita resmi Suriah SANA.
Ia mengatakan, Suriah tidak dapat menerima manuver Ban, mengingat peran negatif yang dimainkan di Irak dan yang membuka jalan untuk invasi AS ke negara itu pada 2003 lalu.
Kementerian luar negeri Suriah juga menyesalkan bahwa Ban telah menyerah pada tekanan dari negara-negara yang dikenal atas dukungan mereka pertumpahan darah di Suriah.
Kementerian itu juga menanggapi pemberian akses penyelidik PBB ke seluruh wilayah Suriah merupakan pelanggaran kedaulatan Suriah.
"Suriah tidak akan menerima tim (penyelidikan) senjata kimia, seperti yang diusulkan oleh Ban untuk menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia dalam konflik disini," kata kementerian luar negeri Suriah dalam pernyataannya, Senin (8/4).
Tapi pemerintah Suriah menegaskan, Suriah masih siap untuk memberikan inspektur (penyelidikan) akses ke Khan al-Assal. Sebelumnya, rezim Assad meminta PBB pada 19 Maret 2013 untuk menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia oleh oposisi pada bulan Maret 2013 di desa Khan al-Assal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
