REPUBLIKA.CO.ID, BEOGRAD — Pemerintah Serbia menolak mediasi Uni Eropa untuk mengakui kemerdekaan Kosovo karena tidak ada jaminan kehidupan buat etnis Serbia yang bertempat tinggal di Kosovo.
Serbia akan terlebih dulu meminta Uni Eropa memberi lebih banyak waktu guna merundingkan kesepakatan Kosovo. "Pemerintah harus mengusulkan mendesak dan segera melanjutkan pembicaraan (dengan Kosovo)," kata Wakil Perdana Menteri Serbia Aleksandar Vucic seperti dikutip The Guardian, Senin (8/4).
Usulan dari Uni Eropa, dinilai para pemimpin negaranya, gagal untuk mengakui kepentingan-kepentingan dasar Serbia dan tidak harus ditandatangani. Padahal diplomat Uni Eropa Catherine Ashton yang menjajaki pertemuan dua negara Teluk Balkan ini, masih yakin Serbia bakal memikirkan kembali pengakuan kemerdekaan demi status keanggotaan di Uni Eropa setelah mediasi ke-8 di Brussel, Jerman pekan lalu.
"Jika ada jawaban bernada negatif dari Uni Eropa, kita akan pikirkan kembali langkah selanjutnya. Kita tidak infin Serbia diisolasi oleh negara lain, tapi kita juga harus menjaga harta kita yang lebih penting dari perjanjian tadi,” ungkap Vucic.
Sebagai seorang ultranasionalis yang beralih ke pemikir moderat, Vucic menegaskan langkah penuntasan secara militer bukanlah solusi yang tepat. Namun banyak pihak yang mulai mendesak ke arah tersebut.
Sebelum pemerintah Serbia mengumumkan sikapnya tentang Kosovo, ratusan orang terlihat berdemonstrasi di depan kantor pemerintahan di Beograd. Aksi ini sebagai salah satu indikasi gerbong pendorong reformasi dan menarik investor Serbia sangat dinantikan setiap lapisan masyarakat di negara terbesar kelompok pecahan Yugoslavia ini.
"Kita harus bergerak menuju Uni Eropa dan menerima solusi untuk memulai hubungan yang langgeng dan stabil dengan Pristina, tanpa melupakan orang-orang Serbia di Kosovo, "kata Menteri Keuangan Serbia Mladjan Dinkic.
Perundingan Perdana Menteri Serbia dan Kosovo yang dimediasi oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton macet pada Rabu dini hari tanpa membuahkan hasil.
Ashton dijadwalkan mengeluarkan laporan proses kemajuan pada 16 April mendatang. langkah berikutnya mereka mungkin akan memutuskan apakah blok tersebut akan memulai pembicaraan dengan Serbia pada bulan Juni nanti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
