REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Yordania memboikot pertemuan peradilan pidana internasional yang diselenggarakan oleh mantan Menteri Luar Negeri Serbia, Vuk Jeremic, yang sekaligus mengetuai Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemarin.
Negara-negara itu absen, karena pertemuan itu tidak menyertakan korban perang genosida Bosnia. Di antara mereka yang diundang menolak untuk hadir adalah presiden dari Pusat Internasional untuk Keadilan Transisi David Tolbert, direktur eksekutif Human Rights Watch (HRW) Kenneth Roth, Presiden Pengadilan Kejahatan Internasional Song Sang-Hyun, dan Presiden Majelis negara untuk Mahkamah Pidana Internasional Tina Intelmann.
Juru bicara Misi AS untuk PBB, Erin Pelton, mengatakan AS tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan yang gagal untuk menyuarakan suara korban. Direktur keadilan internasional HRW, Richard Dicker, menulis di Huffington Post, Selasa (9/4) bahwa cara yang lebih konstruktif harus ditemukan. Beberapa diplomat PBB menuduh Jeremic memanfaatkan Majelis Umum untuk mempromosikan karirnya sendiri, dan negara asalnya.
Duta besar Yordania untuk PBB Pangeran Zeid Ra'ad Zeid al-Hussein mengatakan kepada wartawan bahwa pendekatan Serbia untuk pertemuan keadilan internasional adalah pelanggaran yang hampir dimakzulkan. ‘’Kami percaya itu adalah tugas kita untuk menciptakan ruang sehingga suara dari para korban perang Bosnia juga bisa didengar,’’ ujar Zeid. Pernyataan Zeid tampaknya merujuk ke Jeremic sebagai kepala Umum Majelis.
Untuk memprotes tidak dihadirkannya korban, al Hussein dan dubes Liechtenstein untuk PBB Christian Wenewaser menyelenggarakan konferensi pers untuk dua kelompok korban, yaitu para Ibu Srebrenica, anggota Asosiasi Saksi, dan Korban Genosida Munira Subasic. Ibu Srebrenica kehilangan 22 anggota keluarga dekatnya dan dia dilibatkan dalam pertemuan sebagai pengamat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika