REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Seorang pejabat senior pasukan pemelihara perdamaian PBB, Mulet, Selasa (16/4), mengatakan keamanan Pantai Gading masih menghadapi ancaman besar. Dia menyarankan dilanjutkannya kehadiran Misi Pemelihara Perdamaian di Negara Afrika Barat itu (UNOCI).

UNOCI pertama kali dibentuk di negeri tersebut sembilan tahun lalu dengan mandat mendukung penyatuan kembali dan memelihara kestabilan setelah perang saudara sengit pada 2002.

Negeri itu menghadapi krisis singkat setelah pemilihan presiden 2010, ketika mantan presiden Laurent Gbagbo menolak untuk mundur meskipun ia kalah dari Alassane Ouattara. Ia akhirnya menyerahkan jabatan tersebut pada April 2011. Meskipun ada perbaikan sejak krisis itu, Mulet menyerukan perlunya bagi misi UNOCI untuk tetap berada di negeri tersebut.

Laporan sekretaris jenderal itu menyerukan pengurangan bertahap tentara di sana, sebanyak satu batalion hingga Juli dan kemungkinan dua batalion lagi hingga pertengahan 2015. "Masalah seksual dan kekerasan yang berdasarkan gender masih menjadi keprihatinan utama," kata Mulet, seperti dilansir dari Xinhua, Rabu (17/4).

Ia juga menyatakan prioritas utama UNOCI akan tetap berupa perlindungan bagi warga sipil serta penyatuan kembali mantan petempur dan penanganan masalah keamanan perbatasan. Pemilihan umum mendatang di Pantai Gading pada Ahad (21/4) membuat masalah keamanan perbatasan yang terkait, kata Mulet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika