REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Sabtu (20/4), membantah pernyataan Dewan Keamanan (DK) PBB yang menyebut program nuklir Teheran adalah ancaman bagi Kesepakatan Anti-Penyebaran Nuklir (NPT). Demikian laporan Press TV.

''Pada Jumat, lima anggota tetap DK PBB dalam satu pernyataan menggambarkan berlanjutnya kegiatan nuklir tertentu Iran sebagai ancaman bagi Kesepakatan Anti-Penyebaran Nuklir,'' kata laporan itu.

Ramin Mehmanparast, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, membantah tudingan DK PBB tersebut.

"Kami adalah anggota yang terikat komitmen pada IAEA,'' kata Mehmanparast. ''Kami adalah salah satu negara pertama yang menandatangani NPT dan kami terikat komitmen pada kewajiban kami berdasarkan kesepakatan tersebut."

Ia menambahkan Iran akan melanjutkan program nuklirnya yang sepenuhnya damai dan di bawah pengawasan para pemeriksa IAEA. ''Kami akan melanjutkan kerja sama kami dengan IAEA (Badan Tenaga Atom Internasional),'' demikian laporan Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad.

Setelah pembicaraan nuklir dua-hari antara Irand an kelompok P5+1 --lima anggota tetap DK PBB ditambah Jerman-- berakhir pada 6 April di Almaty, Kazakhstan, kedua pihak menyatakan jurang pemisah mengenai beberapa masalah penting tak bisa dijembatani.

Meskipun, para pejabat Iran mengatakan setiap mekanisme untuk menyelesaikan masalah nuklir dalam pembicaraan tersebut mesti memperhitungkan hak Iran bagi pengayaan uranium. Sementara, usul negara besar dunia itu meminta Teheran menghentikan pengayaan uraniumnya. Usul tersebut juga meminta Iran menutup instalasi pengayaan uranium Fordow sebagai imbalan bagi pencabutan sanksi terbatas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika