REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemerintah Myanmar menanggapi surat dari Human Right Watch (HRW). Pejabat pemerintah menegaskan, aparat keamanan berupaya menangani konflik antara kedua komunitas sesuai dengan hukum dan aturan yang ada.

Termasuk, menjaga keamanan untuk memulihkan hukum dan ketertiban. Sehingga tercipta rasa aman dan ketenangan. Laporan bahwa aparat keamanan menggunakan kekerasan yang berlebihan pada bulan Juni jelas informasi yang tak berdasar dan tak benar.

Pihak berwenang dalam upaya menegakkan keadilan tak berdasarkan bias, baik dari media dalam maupun luar negeri. Akan tetapi, tuturnya, satu hal yang patut diingat, ketika di bulan Juli tahun lalu.

Saat itu, Presiden Thein Sein, mantan Jenderal yang berupaya membangun reputasi sebagai pembawa demokrasi negaranya malah menyetujui penghapusan etnis Rohingya.

Ia mengatakan bangsa Burma akan berupaya mengurus bangsanya sendiri. Namun etnis Rohingya, tutur dia yang datang secara ilegal tak bisa diterima di Myanmar. Mereka bisa menetap di tenda pengungsian atau jika ada yang ingin menerima Rohingya, bangsa Burma akan melepas dengan tangan terbuka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika