REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah AS, Rabu (1/5), mengutuk bentrokan fisik yang terjadi pada Selasa (30/4) di parlemen Venezuela, dan menggambarkan kerusuhan itu sebagai "benar-benar tidak patut".
"Biar saya sampaikan secara jelas, kerusuhan tidak memiliki tempat dalam sistem demokratis perwakilan, dan terutama tidak patut di dalam majelis nasional," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Patrick Ventrell dalam satu taklimat.
"Kami sangat prihatin sekali oleh kerusuhan yang terjadi," kata Ventrell, yang mendesak semua pihak di Venezuela agar menahan diri dari aksi kekerasan.
Bentrokan fisik terjadi di parlemen Venezuela pada Selasa. Sejumlah anggota dewan legislatif cedera, di tengah ketegangan yang meningkat mengenai hasil pemilihan presiden --yang menjadi sengketa. Anggota partai oposisi dan yang memerintah saling pukul selama perkelahian tersebut; masing-masing pihak menuduh pihak lawan memulai kerusuhan.
Dewan Pemilihan Umum Nasional Venezuela (CNE) pada 15 April secara resmi mengumumkan Nicolas Maduro sebagai presiden terpilih untuk masa jabatan 2013-2019, setelah mengkonfirmasi kemenangannya dalam pemilihan presiden yang diselenggarakan sehari sebelumnya. CNE menolak pernyataan kecurangan dari Henriqu Capriles, calon presiden dari koalisi oposisi. Maduro diambil sumpahnya sebagai Presiden baru Venezuela pada 19 April.
Washington, yang belum mengakui Maduro secara terbuka sebagai Presiden baru Venezuela, telah mendorong penghitungan-ulang kertas suara.
CNE pada Senin (29/4) memulai penghitungan sebagian kertas suara dalam pemilihan presiden.
"Untuk menghimpun kepercayaan yang lebih besar mengenai hasil penghitungan suara, kami kira baik bagi semua lembaga Venezuela dan buat rakyat Venezuela untuk melakukan itu dan memeriksa penyimpangan," kata Ventrell di dalam taklimat pada Rabu (1/5), sebagaimana dikutip Xinhua.Ia merujuk kepada proses penghitungan-ulang yang sedang berlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republikasumber : Antara
