REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia menyerukan pembentukan zona bebas nuklir di Timur Tengah paling lambat akhir tahun ini, kata Kementerian Luar Negeri Rusia, Sabtu (4/5).
Selama pertemuan Komite Persiapan bagi Kajian Kesepakatan Anti-Penyebaran Nuklir (NPT) belum lama ini, yang diselenggarakan di Jenewa, Rusia --bersama dengan organisasi dan negara lain penandatangan-- menyampaikan sikap bahwa "semua tantangan bagi rejim anti-penyebaran mesti diselesaikan semata-mata dengan dasar ketentuan NPT", kata kementerian itu dalam pernyataan daring.
Peserta pertemuan tersebut menyerukan "tindakan mendesak dan terpusat" bagi penyelenggaraan pertemuan mengenai pembentukan zona bebas nuklir dan senjata lain pemusnah massal di Timur Tengah, kata pernyataan itu sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad (5/5).
Pada Senin (29/4), Mesir mundur dari pembicaraan NPT di Jenewa sebagai protes terhadap kegagalan pelaksanaan resolusi bagi Timur Tengah yang bebas senjata nuklir.
Mesir telah mundur dari pembicaraan tersebut untuk mengirim pesan kuat tentang tak bisa diterimanya kekurang-seriusan yang terus berlangsung dalam menangani pembentukan zona bebas nuklir di Timur Tengah, kata Hisham Badr, Kepala Delegasi Mesir ke Jenewa, sebagaimana dikutip kantor berita resmi Mesir, MENA.
"Mesir," kata Badr, "tak bisa terus menunggu selamanya bagi pelaksanaan resolusi tersebut." Kairo menyeru PBB, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), dan lembaga lain internasional untuk mengemban tanggung jawab bagi pelaksanaan resolusi internasional yang sah, kata Xinhua.
"Mesir, bersama dengan banyak negara Arab, telah bergabung dengan kesepakatan itu dengan pengertian itu akan membuat Timur Tengah benar-benar bebas dari senjata nuklir," kata Badr. "Namun, lebih dari 30 tahun kemudian, satu negara di Timur Tengah, yaitu Israel, tetap berada di luar NPT," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika