REPUBLIKA.CO.ID,PETALING JAYA -- Sedikitnya 50 ribu orang mendukung aksi unjuk rasa dan orasi damai Pemimpin Pakatan Rakyat (PR) menolak hasil Pemilihan Raya Malaysia. Pemimpin PR, Anwar Ibrahim menyerukan ''perang politik'' terhadap rezim yang culas dalam memimpin Ngeri Melayu itu.
''Ini adalah awal dari pertempuran antara rakyat dengan pemerintah yang arogan dan korup,'' kata Anwar, dalam orasi politiknya, Rabu (8/5), dan dilansir Aljazirah, Kamis (9/5).
Kata dia, kelompok oposisi tidak akan menggubris rekonsiliasi politik jika kecurangan pemilu tidak dibuktikan.PR kalah dalam pemilu setelah Barisan Nasional (BN) dinyatakan sebagai pemenang pemilu pada Ahad (5/5) pekan lalu.
BN berhasil menguasai mayoritas kursi Parlemen Nasional dengan memperoleh dukungan lebih dari 50 persen suara rakyat.Dari 222 kursi parlemen, BN puas dengan 133 kursi. Angka tersebut memang turun tujuh kursi dari perolehan pemilu 2008. Akan tetapi berhasil menghentikan ambisi politik oposisi untuk berkuasa.
PR dipaksa puas dengan 89 kursi parlemen.Kekalahan PR menyisakan dilema politik bagi Anwar. PR sebenarnya mulai mampu menggerus dominasi BN yang menguasai Malaysia sejak 1957.
PR berhasil mengambil alih Negara Bagian Selangor yang selama ini menjadi basis suara BN.Akan tetapi, kekalahan PR kali ini dianggap skenario kecurangan yang dilakukan rezim dan Partai Persatuan Melayu Malaysia (UMNO).
Anwar menuduh BN dan UMNO mengimpor pemilih gelap untuk ambil bagian dalam pemilihan tersebut.Anwar menunjukkan data dan dokumentasi tentang 40 ribu warga asing yang dikatakan dia dibayar untuk mencoblos BN.
Anwar mendesak Komisi Pemilihan Raya (EC) bertanggung jawab atas kecurangan tersebut. Hingga sekarang Anwar tidak mengakui hasil pemilu tersebut."Kami menyerukan kepada semua warga (Malaysia) maju ke depan untuk berbagi pengalaman dan membantu kami mendapatkan kebenaran," kata pendiri Partai Aksi Demokrasi (DAP), Lim Kit Siang. DAP adalah salah satu partai yang berafiliasi ke PR, selain Partai Keadialan Malaysia (PJP) pimpinan Anwar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika