REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemimpin oposisi Kamboja mendesak Amerika Serikat agar menjatuhkan sanksi terhadap sosok kuat Hun Sen jika pemilihan yang akan datang tidak berjalan dengan adil.

Pemimpin itu mengambil Myanmar sebagai contoh tentang bagaimana tekanan asing bisa berhasil.

Kamboja akan menggelar pemilihan pada 28 Juli, namun Hun Sen telah memimpin negara itu sejak tahun 1985 dan saingan utamanya, Sam Rainsy, dilarang maju ke persaingan karena terkena sejumlah hukuman yang disebut pihak oposisi dilatarbelakangi dengan motif politik.

Rainsy, yang hidup di pengasingannya di Prancis untuk menghindari hukuman penjara, dalam kunjungannya di Washington mengatakan bahwa ia mendesak kekuatan-kekuatan AS dan Eropa agar mengupayakan sanksi-sanksi terarah terhadap Hun Sen untuk membuat posisinya tidak sah jika suara pemilihan diwarnai dengan rekayasa.

"Harus ada peringatan yang jelas kepada rezim Hun Sen bahwa pemilihan semu tidak akan berjalan seperti biasa," kata Rainsy dalam wawancara dengan AFP, seperti dikutip Bangkok Post, Sabtu (11/5)

Ia mengatakan dirinya juga menyampaikan pesan yang sama kepada para anggota parlemen AS. "Kalau Hun Sen berpura-pura menang dalam pertandingan tinju, sementara ia hanya bertinju sendirian, kemenangannya tidak berarti," kata Rainsy.

Rainsy mengatakan tindakan utama harus diarahkan pada larangan pemberian visa kepada para pejabat tinggi dan bahwa ia menentang sanksi-sanksi yang bisa melukai masyarakat biasa Kamboja.

"Hun Sen sangat menginginkan legitimasi, berpergian (bersama) keluarga dan kroni-kroninya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika