REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mengutuk pernyataan Walikota Osaka, Toru Hashimoto yang membenarkan penggunaan budak seks pada masa perang Jepang. Dia menyebut pernyataan tersebut keterlaluan. 

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan, perempuan tersebut merupakan korban dari pelanggaran HAM berat. Hashimoto pada Senin lalu mengatakan penggunaan perempuan sebagai budak seks tentara diperlukan.

"Komentar Walikota Hashimoto keterlaluan dan ofensif," ujar juru bicara departemen luar negeri, Jen Psaki dilansir BBC. 

Menurutnya, para perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan seksual adalah tercela dan merupakan pelanggaran HAM berat.  

Jepang memaksa memaksa sekitar 200 ribu perempuan di wilayah pendudukan menjadi pelacur bagi tentara selama Perang Dunia II. Banyak perempuan berasal dari Cina, Korea Selatan, Filipina, Indonesia, dan Taiwan. 

Pemerintah Jepang pada 1993 mengeluarkan permintaan maaf resmi atas masalah ini. Namun, Hashimoto mengatakan prostitusi paksa diperlukan untuk menjaga pasukan tetap mau berperang. 

"Jika anda ingin mereka beristirahat dalam situasi seperti ini, sistem perempuan penghibur diperlukan. Siapa pun bisa mengerti," ujarnya. 

Hashimoto menawarkan bertemu mantan budak seks dan meminta maaf tegas atas tindakan Jepang dan menyebut hal itu perbuatan tercela yang tidak akan diulang. Tapi, dia menegaskan Jepang tidak sendirian dalam memanfaatkan perempuan lokal semasa perang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika