REPUBLIKA.CO.ID, ADDIS ABABA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), John Kerry, Sabtu (25/5), menuduh Presiden Sudan Omar al-Bashir menekan rakyat di kawasan Kordofan Selatan dan Nil Biru.
"Di kedua daerah itu anda memiliki orang-orang yang untuk waktu yang lama telah merasa bahwa mereka ingin pemerintahan sekuler dan identitas mereka dihormati," kata Kerry kepada wartawan di sela-sela pertemuan puncak Uni Afrika, seperti dilansir AFP.
Diplomat tinggi AS itu menegaskan masyarakat di daerah yang dilanda perang tersebut, tempat pemberontak berjuang memerangi pasukan pemerintah, tidak menginginkan kemerdekaan atau untuk "melepaskan diri dari Sudan. "Sayangnya Presiden Bashir sedang mencoba untuk menekan mereka dengan cara otoriter dan melalui kekerasan untuk mencapai suatu kepatuhan terhadap standar yang tidak ingin mereka terima terkait dengan hukum Islam", kata Kerry.
Khartoum juga menunjukkan "sikap yang kaku terkait dengan identitas mereka", katanya. "Jadi itulah dasar dari bentrokan, dan apa yang penting di sini dalam penilaian saya adalah agar Presiden Bashir untuk menghormati apa yang ingin dicapai oleh orang-orang di Kordofan Selatan dan Nil Biru," kata Kerry.
Kerry juga mengakui, dugaan dukungan Sudan Selatan kepada para pemberontak SPLM-Utara yang berperang di dua daerah itu mengkhawatirkan Sudan. Sudan Selatan berpisah dari Sudan pada tahun 2011 setelah puluhan tahun perang sipil berdarah, tapi masih tersisanya isu yang belum diselesaikan di daerah perbatasan dan minyak telah ikut memanaskan suasana.
Kerry mengumumkan setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri Ethiopia Hailemariam Desalegn bahwa ia akan segera menunjuk seorang utusan baru Amerika Serikat untuk Sudan dan Sudan Selatan menggantikan Princeton Lyman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
