REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kora Utara, Selasa mengatakan pihaknya akan mengizinkan para pengusaha Korea Selatan mengunjungi pabrik-pabrik mereka di zona ekonomi bersama mereka yang ditutup , tetapi menolak tawaran Seoul bagi perundingan tingkat kerja mengenai kompleks itu.

Komite bagi Reunifikasi Damai Korea (CPRK), yang menangani hubungan-hubungan dengan Korsel, mengatakan, pihaknya menyetujui satu kunjungan para pengusaha Seoul ke kompleks Kaesong dan akan menjamin keselamatan mereka.

Operasi-operasi di Kaesong dihentikan setelah Korut menarik seluruh pekerjanya awal April saat meningkatnya ketegangan militer dengan Seoul.

Korsel menarik para manajer dan pejabatnya segera setelah itu, tetapi banyak diminta untuk kembali untuk memeriksa mesin-mesin mereka, serta persediaan bahan mentah dan barang-barang sudah selesai yang terpaksa mereka tinggalkan.

Seoul menekankan bahwa Pyongyang harus terlebih dulu menyetujui perundingan mengenai asset perusahaan-perusahaan Korsel dan masalah-masalah lainnya.

Pernyataan CPRK itu menyatakan bahwa diskusi-diskusi seperti itu dapat diselenggarakan dengan para pengusaha apabila mereka tiba. "Korsel tidak perlu khawatir akan keselamatan mereka," kata pernyataan itu.

"Jika mereka masih merasa tidak terjamin keamanan, mereka dapat mengirim para anggota Komite bagi Operasi Kawasan Industri Kaesong," katanya, mengacu pada badan pemerintah Seoul yang mengawasi kompleks itu.

Seorang juru bicara Kementerian Unifikasi Seoul yang menangani urusan-urusan Korut mengulangi kembali kondisi penyelenggaraan perundingan tingkat kerja terlebih dulu.

Didirikan tahun 2004 sebagai satu simbol kerja sama antar-Korea, kawasan industri gabungan itu adalah korban paling tinggi dari ketegangan yang meningkat selama beberapa bulan setelah uji coba nuklir Korut Februari.

Lahir dari "Kebijakan Cahaya Matahari" dari konsiliasi antar-Korea yang diprakarsai oleh mendiang presiden Korsel Kim Dae-Jung, Kaesong menjadi sumber keuangan penting bagi Korut yang miskin itu, melalui pajak dan pendapatan , dan pemotongan upah para pekerjanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika