Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Warga Israel Desak Pemerintah Zionis Mundur dari Palestina

Ahad 02 Jun 2013 09:43 WIB

Red: Heri Ruslan

Seorang tentara Zionis Israel memeriksa laras tank di dekat perbatasan dengan Jalur Gaza, Sabtu (17/11). (Reuters/Ronen Zvulun)

Seorang tentara Zionis Israel memeriksa laras tank di dekat perbatasan dengan Jalur Gaza, Sabtu (17/11). (Reuters/Ronen Zvulun)

REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM - Sebanyak 300 orang Israel mengadakan pertemuan terbuka di Tel Aviv pada Sabtu malam (1/6) untuk menyeru pemerintah agar mundur dari tanah Palestina yang telah didudukinya selama beberapa dasawarsa.

Pengunjuk-rasa berpawai dari Kementerian Pertahanan ke Jabotinski House, markas Partai Likud --yang berkuasa. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan "dua negara --Palestina bersama Israel" dan "orang Yahudi dan Arab menolak jadi musuh".
Beberapa pendukung sayap-kanan berdemonstrasi di hadapan mereka, dalam "demonstrasi tandingan spontan", dan menyerukan dipertahankannya "Negara Israel buat orang Israel".

Dov Khanin, anggota Partai Hadash, yang beraliran sosialis dan menyelenggarakan pertemuan terbuka itu, mengatakan pendudukan Israel atas tanah orang Palestina "berbahaya, jahat dan mahal".

"Sangat banyak uang yang ditanam dalam pembangunan dan pengamanan permukiman serta pembangunan tembok apartheid, berarti berkurangnya uang buat kesejahteraan dan pendidikan," kata Khanin sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi.

Sementara itu, Pemerintah AS saat melancarkan banyak upaya, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri John Kerry, untuk membantu dilanjutkannya pembicaraan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Diplomat senior AS tersebut mengunjungi Timur Tengah untuk keempat kali pada Mei sejak ia memangku jabatan pada Februari.

Meskipun para pejabat Israel belum lama ini telah menyampaikan keinginan mereka untuk melanjutkan pembicaraan perdamaian dan dukungan mereka bagi penyelesaian dua-negara, banyak pengunjuk-rasa mengatakan mereka tak percaya pada pengumuman pemerintah.

"Selama bertahun-tahun, Israel melakukan segalanya untuk membuktikan pemerintah tidak tertarik pada perdamaian," kata Ma'ayan Dak, pemimpin Koalisi Perempuan bagi Perdamaian dan seorang penyelenggara pertemuan terbuka itu.

Dak mengatakan kendali Israel saat ini atas Tepi Barat Sungai Jordan melibatkan banyak kepentingan perusahaan keuangan yang terlibat dalam pembangunan permukiman, pembangunan tembok pemisah, pengoperasian pos pemeriksaan, jadi Israel tak mempunyai perangsang guna menghentikan pendudukan.

Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam Perang 1967. Negara Yahudi itu menarik personel militernya dari Jalur Gaza berdasarkan Rencana Pemisahan Diri 2005 tapi masih mempertahakan blokade ketat atas jalur pantai tersebut.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA