REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan rekonsiliasi nasional dengan penguasa Gaza Hamas pada Kamis (6/6), setelah pelantikan pemerintahan baru di Tepi Barat.

"Saya ingin mengatasi hambatan di jalan untuk mendirikan satu negara Palestina merdeka," katanya kepada pertemuan pertama pemerintah baru dipimpin oleh perdana menteri Rami Hamdallah, seperti dilansir AFP. "Ini seharusnya menjadi pemerintah persatuan nasional, tetapi kami tidak berhasil karena penolakan Hamas untuk menyelenggarakan pemilihan umum sampai sekarang," kata Abbas.

Dua gerakan yang bermusuhan Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Kairo tahun 2011, dan berjanji untuk mendirikan satu pemerintahan konsensus interim independen yang akan membuka jalan bagi pemilihan parlemen dan presiden dalam waktu 12 bulan.

Tetapi pelaksanaan kesepakatan itu terhenti karena pembentukan pemerintah sementara, dan kesepakatan Februari 2012 dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan ditentang oleh para anggota Hamas di Gaza. Hamas menolak untuk mengakui pengangkatan Hamdallah pada Ahad, karena ia adakah orang pendahulunya Salam Fayyad. Gerakan Hamas tidak mengakuinya karena dia punya perdana menteri sendiri, yakni Ismail Haniya.

Pemerintah baru dilantik di depan Abbas di markasnya di Ramallah. Hamdallah menekankan sebelumnya bahwa pemerintahannya akan memerintah hanya untuk masa transisi sampai pembentukan pemerintah persatuan terwujud. Pada pertemuan di Kairo 14 Mei, Abbas dan Hamas menetapkan waktu tiga bulan untuk melaksanakan ketentuan penting dari perjanjian persatuan 2011.

Ikuti Whatsapp Channel Republika