REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris, David Cameron, meminta Google dan mesin pencari lain untuk berbuat lebih banyak dalam membebaskan internet dari pornografi anak. Cameron memperingatkan ketersediaan materi "menjijikkan" itu di dunia maya akan memberi risiko pada kehidupan.
"Perusahaan internet dan mesin pencari beroperasi dengan menjaring dan mengelompokkan laman-laman. Maka, saya meminta mereka untuk menyediakan teknologi yang lebih canggih yang akan memungkinkan untuk membasmi gambar-gambar menjijikkan itu," katanya.
Menteri Kebudayaan Inggris, Maria Miller, mengajukan permohonan kepada wakil-wakil dari sejumlah raksasa dunia maya termasuk Google dan Facebook untuk membahas masalah ini pada 17 Juni. Miller ingin mendengar apa yang mereka kerjakan untuk mengelola isi laman mereka.
Sejauh ini terdapat dua peradilan atas kasus pembunuhan terkait kekerasan seks pada anak-anak yang cukup menonjol di Inggris dalam beberapa pekan ini. Para tersangka pembunuh seorang bocah April Jones (5) serta Tia Sharp (12) diketahui pernah mencari situs pornografi anak di dunia maya.
Cameron mengatakan ada tanda-tanda maju sejumlah laman meningkatkan dukungan terhadap organisasi yang memerangi pornografi anak.
''Tetapi, Saya ingin lebih," tambahnya. "Masa untuk menuduh dan membela diri sudah berakhir. Kita semua harus bekerja sama. Keamanan anak-anak kita dipertaruhkan dan tidak ada yang lebih berarti dari ini."
Sementara, Google mengemukakan suatu aksi yang tepat diperlukan untuk menghapus materi yang ekstrim dan tidak sah dari hasil pencarian.
"Google memiliki kebijakan toleransi-nol terhadap gambar-gambar kekerasan seks terhadap anak-anak," sebut mesin pencari itu menyatakan dalam halaman Pertanyaan yang Sering Diajukan.
"Kami melarang segala bentuk iklan yang berkaitan dengan gambar penganiayaan seks terhadap anak. Ketika kami menyadari adanya gambar-gambar kekerasan seks pada anak atau pornografi anak, di dalam mesin pencari kami yang mana saja, atau situs yang kami bawahi, maka kami akan menghapusnya serta melaporkan kepada pihak berwenang."
Ikuti Whatsapp Channel Republika