REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- India meluncurkan program pengintaian luas yang akan memberikan badan keamanan hingga pejabat pajak melihat email dan memeriksa panggilan telepon tanpa pengawasan oleh pengadilan atau parlemen. 

Pemerintah mengatakan pengintaian itu diperluas untuk membantu menjaga keamanan nasional. Namun, rencana itu membuat khawatir pendukung privasi setelah sebelumnya program pengintaian digital AS telah memicu kemarahan global. 

"Jika India tidak ingin terlihat seperti rezim otoriter, itu perlu transparan siapa yang berwenang mengumpulkan data, data apa yang dikoleksi, bagaimana digunakan, dan bagaimana hak pribadi dilindungi," seorang peneliti internet, Cynthia Wong seperti dikutip Reuters, Kamis (20/6).

Sistem Pusat Pengawasan atau CMS diumumkan pada 2011, namun tidak ada debat publik. Pemerintah juga hanya memberika sedikit keterangan bagaimana itu akan dikerjakan. 

Pemerintah India mulai menjalankan sistem itu diam-diam pada April tahun ini. Sistem menarget 900 juta pelanggan telpon dan 120 juta pengguna internet.

Juru Bicara Menteri Dalam Negeri, KS, Dhatwalia mengatakan dia tidak memiliki rincian CMS dan karenanya tidak bisa mengomentari masalah privasi. Seorang juru bicara kementerian telekomunikasi yang akan mengawasi program tersebut juga tidak menanggapi hal tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika