REPUBLIKA.CO.ID, JOHANNESBURG -- Pemerintah Afrika Selatan pada Jumat (21/6) kembali menyatakan negara itu menolak setiap seruan bagi perubahan rezim di Suriah dan campur tangan militer asing atau tindakan apa pun yang tak sejalan dengan Piagam PBB.
"Kami tak bisa menyepakati prasyarat bahwa perundingan tak mungkin sampai Presiden (Suriah) Bashar al-Assad mundur," kata Wakil Menteri Kerja Sama dan Hubungan Internasional Ebrahim Ebrahim di Pretoria dalam taklimat mengenai perkembangan internasional.
Ebrahim mengatakan Afrika Selatan telah menjadi contoh dalam penyelesaian konflik melalui dialog. "Sekalipun konflik di Afrika Selatan berlangsung jauh lebih lama dan PBB mengumumkan sistem apartheid adalah kejahatan terhadap umat manusia, wakil rejim tidak dikeluarkan dari perundingan yang menghasilkan penyelesaian demokratis di Afrika Selatan," katanya.
Saat merujuk kepada pertemuan G8 yang baru saja berakhir di Irlandia Utara, Ebrahim mengatakan, pemerintahnya kecewa sebab pertemuan itu gagal menyepakati semua aspek yang berkaitan dengan penyelesaian damai konflik di Suriah.
"Namun, ada kesepakatan mengenai perlunya pertemuan Jenewa. Afrika Selatan khawatir penundaan dalam perundingan yang diusulkan di Jenewa akan memiliki konsekuensi besar bagi prospek mencapai perdamaian di Suriah," kata Ebrahim, seperti dilansir dari Xinhua, Sabtu (22/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
