REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan, untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, 'two states solution' merupakan kebijakan yang paling tepat. Sebab, 'One state solution' itu tidak mungkin karena bangsa Palestina dan Israel tidak akan bisa disatukan dalam satu negara.

Din mengatakan, Muhammadiyah, sejalan dengan sikap pemerintah yang menilai 'two states solution' merupakan kebijakan yang paling cocok. Ada negara Palestina merdeka sendiri dan ada Israel sebagai tetangganya.

"Mayoritas dunia Islam kecuali Iran melihat 'two states solution' sebagai opsi yang realistis. Hanya  Ahmadinejad, seperti juga almarhum Saddam Husein yang mempunyai peta dunia sendiri tanpa ada Israel. Namun 'one states solution' dengan Palestina sebagai satu-satunya negara itu sepertinya tidak mungkin," papar Din.

Negara-negara di Teluk, ujar Din, semuanya juga sepakat dengan dibentuknya dua negara Palestina dan Israel. Jika status Palestina dibiarkan menggantung, maka yang rugi rakyat Palestina.

Din menuturkan, sekarang saja enam hingga tujuh juta pengungsi Palestina tersebar di Yordania dan Suriah. Ini terjadi karena konflik Israel-Palestina tak kunjung selesai.

Guna mendukung 'two states solution' bagi Palestina, Din berpendapat, perlu dilakukan kontak-kontak untuk dialog antara Indonesia dengan Israel guna mendorong dan meyakinkan Israel, jika two states solution merupakan solusi terbaik untuk perdamaian keduanya.

"Memang tidak semua umat manusia bisa menerima ide ini. Namun jika konflik Palestina-Israel terus dibiarkan maka terdapat dampak sistemik, termasuk terjadi radikalisasi kelompok-kelompok tertentu," kata Din.

Din mengaku, pernah diundang pada konferensi Yahudi. Ia diminta menjelaskan soal Islam. "Dalam kesempatan itu, saya juga mengusulkan perdamaian antara Palestina dengan Israel, saya turut memperjuangkan keberadaan rakyat Palestina melalui dialog dengan Yahudi," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika