REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Cina pada Selasa menganggap tuduhan pemerintah Amerika Serikat bahwa pihaknya telah memfasilitasi kepergian pembocor intelejen Edward Snowden dari Hong Kong merupakan sesuatu yang tidak berdasar, setelah Washington mengatakan Beijing telah melepaskan pria berusia 30 tahun itu.
"Itu tidak beralasan bagi AS mempertanyakan cara Hong Kong menangani urusan yang sesuai dengan hukum, dan tuduhan teerhadap pemerintah pusat Cina tidak berdasar," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying pada pertemuan rutin dengan pers di Beijing.
"China tidak dapat menerima itu (tuduhan)," ujarnya.
Pernyatannya menyusul sikap Juru Bicara Gedung Putih Jay Carney yang mengecam Beijing karena telah melepaskan Snowden, ketimbang memenuhi surat penangkapan AS.
"Ini adalah pilihan yang disengaja pemerintah untuk melepaskan seorang buronan walaupun ada surat penangkapan yang sah, dan hal itu telah berdampak buruk pada hubungan AS-China," kata Carney.
Pembeberan rahasia oleh Snowden mengenai program AS yang mengawasi data telepon dan internet telah membantu Cina untuk "menertawakan" kritik AS mengenai peretasan dunia maya.
Dalam artikel di edisi internasional "People's Daily", juru bicara partai komunis China, peneliti pertahanan Wang Xinjun membandingkan AS sebagai "perampok" yang mengeluh tentang aktivitas korbannya.
"Hingga tingkat tertentu, AS telah berubah dari 'model hak asasi manusia' menjadi penyadap egois, pengendali pemilik Internet internasional dan penginvasi jaringan negara lain," jelasnya.
"Dunia mengingat Snowden akan keberaniannya dalam merobek topeng suci Washington," katanya.
Snowden meninggalkan Hong Kong untuk bertolak ke Moskow pada Minggu, yang membuat geram Washington. Pemerintah AS sebelumnya meminta dia ditangkap dan diesktradisi dengan tuduhan spionase.
Beijing memelihara pengaruh kepada pemerintah Hong Kong dan para analis berspekulasi bahwa intervensi Cina dalam Snowden karena ada pengaruhnya mengenai hikayat hukum yang dapat menegangkan hubungan AS dan Cina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika