Kamis 27 Jun 2013 07:34 WIB

Ekuador: Tak Ada Paspor (untuk Snowden)

Website pendukung Edward Snowden, mantan karyawan CIA yang membocorkan dokumen-dokumen rahasia tentang program pengawasan AS, yang ditampilkan pada layar komputer di Hong Kong, Kamis (13/6).
Foto: AP/Kin Cheung
Website pendukung Edward Snowden, mantan karyawan CIA yang membocorkan dokumen-dokumen rahasia tentang program pengawasan AS, yang ditampilkan pada layar komputer di Hong Kong, Kamis (13/6).

REPUBLIKA.CO.ID, QUITO -- Ekuador membantah telah mengeluarkan dokumen perjalanan bagi pembocor rahasia intelijen buronan Amerika Serikat, Edward Snowden. Snowden telah melakukan perjalanan dari Hong Kong ke Rusia. "Itu tidak benar. Tidak ada paspor, tidak ada dokumen yang diberikan oleh konsulat Ekuador," kata pejabat tinggi kementerian luar negeri Ekuador, Galo Galarza seperti dilaporkan AFP.

Pendiri Wikileaks Julian Assange, yang telah memberikan bantuan bagi Snowden mengatakan, Quito telah mengeluarkan dokumen pengungsi bagi Snowden. Ini menyusul sikap AS yang mencabut paspornya. 

Snowden yang telah mengajukan suaka politik kepada Ekuador kini erada di sebuah bandara di Moskow. Rencana perjalanan Snowden masih menjadi misteri setelah ia tidak muncul hari Senin untuk penerbangan ke Kuba seperti yang telah dipesannya. 

Menteri Luar Negeri Ekuador Ricardo Patino sebelumnya mengatakan dalam kunjungannya di Malaysia bahwa pemerintahnya akan memerlukan waktu untuk menentukan apakah Ekuador akan memberikan suaka bagi Snowden. Namun, ia kemudian mengatakan di Twitter bahwa para wartawan telah membuat penafsiran yang salah dan bahwa waktu yang diperlukan bisa selama "satu hari, satu pekan atau, seperti yang terjadi dengan Assange, bisa mencapai dua bulan."

Patino menyiratkan kalau Ekuador belum memutuskan apakah akan membuka pintu bagi Snowden jika ia mencari suaka di salah satu kedutaan besarnya. "Jika ia pergi ke kedutaan baru kami akan membuat keputusan," ujarnya. 

Snowden sudah menjadi buruan sejak mengaku sebagai sumber bocornya informasi soal program pengawasan besar-besaran AS untuk mengumpulkan data telepon dan internet. 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement